Survei: Mayoritas Warga Lebih Puas Kinerja Pemda Tangani Covid-19

MAYORITAS publik lebih puas pada pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19. Mayoritas responden yakni 57,3% menyatakan puas dan 41,1% responden menyatakan tidak puas. Sisanya, 0,3% menjawab tidak tahu. Demikian salah satu temuan survei Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer.

Dari 57,3% total masyarakat yang menyatakan puas terhadap penanganan pemerintah provinsi, 4% menyatakan sangat puas dan 53,3% menyatakan puas.

Alasan responden puas terhadap penanganan virus korona oleh pemerintah provinsi adalah gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat (26,2%), pencegahan penularan Covid-19 di daerah bagus (22,7%), kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2%).

Selain itu, jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun (7,6%), kerja nyata gubernur (7,1%), gubernur lebih mengerti daerah dibanding pusat (6,2%), pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah sudah berjalan baik (6,2%).

Selanjutnya, di daerah lebih aman dibandingkan di kota (4,4%), gubernur menekan arus mudik (3,1%), ada bantuan provinsi (1,3%), penanganan pencegahan Covid-19 lebih tertib (1,3%), aturan gubernur tegas (1,3%), distribusi bantuan sudah baik (1,3%), serta imbauan gubernur jelas (0,9%).

Sementara masyarakat yang tidak puas dengan cara penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi sebanyak 41,1%. Dengan perincian 38,3% tidak puas dan 2,8% tidak puas sama sekali.

Alasan yang membuat masyarakat menyatakan tak puas terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi yaitu distribusi bantuan lambat (20,8%), PSBB banyak pelanggaran (14,6%), bantuan tidak tepat sasaran (12,8%), banyak warga di daerah tidak disiplin (11,7%), bantuan tidak merata (10,6%), kurang pengawasan terhadap penerapan PSBB (6,6%), alat pelindunng diri (APD) di rumah sakit kurang memadai (5,1%).

Berikutnya, Gubernur DKI Jakarta selalu berbeda dengan aturan pusat (4,4%), Jakarta terlalu banyak penyebaran Covid-19 (3,6%), penegakan aturan kurang tegas (2,9%), banyak penambahan positif korona (2,6%), penerapan PSBB tidak efektif (1,8%), gubernur sama saja dengan presiden (1,5%), rapid test tidak menyeluruh (1,1%).

Baca juga: Mayoritas Warga tak Puas dengan Cara Jokowi Tangani Covid-19

Survei yang dilakukan RRI dan Indo Barometer tersebut dilaksanakan di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada 12-18 Mei 2020.

Metode penarikan sampel menggunakan quota dan purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dilakukan wawancara via telepon seluler dengan kuesioner. (OL-6)