Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan terkait kabar bocornya 2,3 data penduduk Indonesia dari pusat data KPU. Data itu merupakan bentuk mentahan dari data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu tahun 2014. Pun data tersebit memang merupakan konsumsi publik.
"Terkait postingan di akun medsos perihal kebocoran data pemilih yang menjadi berita, bisa disampaikan gambar ini berdasarkan meta datanya tanggal 15 November 2013. Soft file data KPU tersebut bentuk formatnya pdf, dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka," ujar Viryan, Jumat (22/5).
KPU masih belum melihat adanya bahaya dari bocornya data itu. Namun, hingga saat ini pendalaman bocornya data itu masih dilakukan oleh KPU.
"KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian," tutur Viryan.
Baca juga: Data Penduduk di KPU Bocor, Kemendagri: Nggak Ikut Campur
Sebelumnya, sebuah akun Twitter spesialis pengawasan dan perlindungan data mengungkap data 2,3 juta penduduk Indonesia bocor di dunia maya. Akun @underthebreach mengungkap seseorang telah membagikan data mentah berisi nama, alat, NIK, dan nomor KK tersebut di sebuah forum.
"Aktor membocorkan informasi 2,3 juta warga negara Indonesia," tulis akun @underthebreach itu pada Kamis (21/5) malam.
Data tersebut dibagikan seseorang dari kelompok tertentu di sebuah forum. Data tersebut diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kop surat data bertuliskan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum 2014.(OL-5)
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan program prioritas sepanjang tahun 2025.
Isu kependudukan tidak hanya menjadi isu negara berkembang, namun juga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh negara maju.
Kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) 283,8 juta penduduk Indonesia adalah prioritas utama Pemerintah Indonesia.
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
BIOPOWER adalah konsep yang sangat populer di era modernitas. Konsep yang diperkenalkan filsuf Prancis Michel
Wihaji menyebut 20,9% orang Indonesia kehilangan sosok ayah atau fatherless
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved