Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAWASAN pemilihan umum memerlukan sumber daya dan tenaga yang berlimpah. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berupaya menggalang kekuatan untuk mengawal dan meningkatkan mutu demokrasi.
"Kita terus berupaya meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan. Termasuk dalam pembentukan regulasi seperti Peraturan Bawaslu kita libatkan Bawaslu provinsi, ini dalam rangka penguatan," kata Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi virtual bertajuk Di Balik Desain Sengketa Proses Pemilu: Mediasi dan Ajudikasi, Kamis (21/5).
Menurut dia, tugas dan tantangan pengawasan pemilu sangat tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu perbaikan dan penggalangan kekuatan sangat penting guna mengantisipasinya.
Baca juga : Tokoh Publik Terbelah Sikapi Relaksasi
Kolaborasi ditingiatkan antar-lapisan dan tingkatan di lembaga pengawasan. Upaya ini juga dapat memperkuat pemahaman dalam penanganan pengawasan hingga menghadapi laporan sengketa dan pelanggaran pemilu.
Ia juga memaparkan, langkah yang kerap menjadi keputusan Bawaslu telah lahir dari perdebatan dan diskusi seluruh pihak. Sehingga dalam tahap implementasi tidak ada yang merasa keberatan.
"Pasalnya banyak peraturan yang dijalankan dan ditetapkan bukan oleh kami tapi Bawaslu provinsi," pungkasnya. (OL-7)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved