Kemenkopolhukam Akui Pembebasan Napi Tingkatkan Kriminalitas

KEMENTERIAN Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mewaspadai aksi teror yang dilakukan kelompok radikal yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19.

"Dalam situasi nasional kita, masih ada yang menyuarakan khilafah, radikal dan teror. Bahkan, mereka saat ini melakukan konsolidasi dan menyiapkan amaliyah-amalIyah di tengah pandemiini," kata Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudianto saat Diskusi Publik Virtual, bertema "Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Tengah COVID-19, yang digelar Majelis Nasional KAHMI, di Jakarta, Rabu.

Bahkan, lanjut dia, di media sosial masih banyak kelompok yang tidak terakomodir oleh pemerintah saat ini.

"Meskipun, Prabowo dan Presiden Jokowi sudah bersatu, namun di kalangan "grassroot" (akar rumput) masih kita rasakan adanya perpecahan," ujarnya.

Program asimilasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana untuk mencegah penyebaran COVID-19, kata Rudi, secara tidak langsung juga meningkatkan angka kriminalitas di tanah air.

"Namun, BNPT, BNN dan aparat kepolisian bekerja ekstra keras dalam meredam kriminalitas yang terjadi saat ini," katanya.

Kesulitan kehidupan masyarakat di tengah pandemik COVID-19 ini juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kata Rudianto.

Tak hanya itu, dalam menjaga perairan Indonesia di tengah pandemik COVID-19, TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair tetap melakukan patroli laut.

"Patroli intensif dilakukan oleh Bakamla dan TNI AL dalam mengantisipasi "ilegal fishing" yang pernah dilakukan oleh nelayan China dan Vietnam beberapa waktu lalu," katanya.(OL-4)