Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dengan Nomor S-336/MBU/05/2020. SE ini berisi permintaan kepada direksi BUMN untuk menjalankan bersiap dan mengantisipasi "new normal" mulai 25 Mei nanti. Kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta memperbolehkan pekerja dengan usia di bawah 45 tahun untuk kembali bekerja.
Menanggapi ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kebijakan yang dikeluarkan Erick Thohir disesuaikan dengan masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di satu wilayah. Artinya, jika di suatu wilayah masih diberlakukan PSBB pada tanggal ketentuan SE tersebut maka ketentuan PSBB yang berlaku.
Baca juga: Harmonisasi Skema Dukungan Likuiditas Perbankan Harus Jelas
Sebaliknya, jika PSBB sudah dibuka pada wilayah tersebut maka protokol agar karyawan bisa bekerja diterapkan. Sesuai dengan SE yang dikeluarkan pimpinan Kementerian BUMN tersebut.
“Perlu diketahui bahwa mengenai tanggal-tanggal tersebut itu sesuai dengan PSBB suatu wilayah, kalau di wilayah tersebut masih PSBB maaf kita akan mematuhinya, misalnya PSBB bahwa karyawan tak boleh bekerja maka kita akan mematuhi bahwa karyawan di daerah tersebut tidak bekerja, tapi misalnya PSBB telah dibuka maka protokol ini akan berlaku dengan sendirinya,” jelasnya melalui keterangan resmi yang Media Indonesia terima, Minggu (17/5).
Arya kembali menekankan Kementerian BUMN justru akan memperketan aturan usai PSBB dibuka. Seperti pembatasan pekerja yang boleh bekerja dibatasi usia 45 tahun ke bawah. Serta pemberlakuan protokol kesehatan yang lebih ketat ketimbang aturan yang ada saat ini.
“Malah sebenarnya kita lebih ketat, setelah psbb kita lebih ketat, kenapa? Memang dibatasi usia 45 tahun ke bawah yang bisa bekerja, justru yang dilakukan bumn ini justru protokol kesehatan yang lebih ketat daripada aturan maen yang ada, karena ini hanya berlaku kalau psbbnya tak berlaku lagi,” ungkapnya. (OL-6)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved