Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa pandemi virus korona baru (covid-19) memicu banyak hal negatif, salah satunya ialah kebencian antarindividu atau golongan.
“(Pandemi virus korona) picu tsunami kebencian, xenofobia, mengambinghitamkan, dan keresahan,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan, Jumat (8/5).
Dalam sebuah pesan di Twitter, kepala PBB ini meminta orang-orang untuk berdiri melawan kebencian dan memulai upaya habis-habisan untuk mengakhiri ucapan kebencian secara global.
“Covid-19 tidak peduli siapa kita, di mana kita tinggal, atau apa yang kita yakini,” katanya.
Guterres juga mendesak para pemimpin politik untuk membantu membangun kohesi sosial di komunitas mereka sehingga tidak memicu kebencian antarsesama.
“Saya memohon hari ini untuk upaya habis-habisan mengakhiri pidato kebencian secara global,” ungkapnya.
“Saya meminta media, terutama perusahaan media sosial, berbuat lebih banyak untuk menandai dan menghapus rasial, misoginis, dan konten berbahaya lainnya,” tambahnya. “Saya meminta semua orang di mana saja untuk melawan kebencian.”
Salah satu contoh kebencian akibat pandemi ini ialah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebut virus korona dengan sebutan virus Wuhan atau virus Tiongkok. Trump bahkan menuduh virus tersebut lolos dari laboratorium virologi di Wuhan.
Polri turut memantau serta mendukung PBB dalam upaya mengakhiri apa yang disebut sebagai tsunami kebencian dan xenofobia yang dipicu pandemi covid-19, yang tengah terjadi di belahan dunia.
Menurut Kadiv Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Argo Yuwono, kepolisian akan terus mengawal masyarakat Indonesia agar tak terkena fenomena menyebar kebencian dan xenofobia karena korona.
“Kita harus memberikan motivasi yang positif kepada masyarakat. Salah satu contohnya dengan memberikan informasi teraktual di media sosial,” ucap Argo kepada Media Indonesia, kemarin.
Hingga kemarin, tercatat sudah ada 3.938.080 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut. AS, Spanyol, dan Italia menjadi negara dengan jumlah kasus positif terbanyak sejauh ini. (AFP/Hym/Ykb/I-1)
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved