Transportasi Dilonggarkan, Waspada Penyebaran Korona Gelombang II

KEPUTUSAN pemerintah untuk kembali memberi angkutan umum beroperasi dinilai beresiko. Pemerintah harus siap akan potensi penyebaran Covid-19 gelombang 2 secara masif.

"Diperbolehkannya perjalanan ataupun transportasi baik udara, laut dan udara mengangkut orang jelas membuat pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal," ujar anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi, Jumat (8/5).

Baca juga: Hasil Rapid Test di Dukuh Atas: 4 Penumpang MRT Positif Covid-19

Baidowi mengatakan pelonggaran transportasi yang diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membuat masyarakat bingung. Ketidaktegasan terlihat jelas pada cara pemerintah menangani Covid-19.

"Jika alasannya untuk pebisnis, atau pejabat, seberapa banyak mereka tersebut? Bukankah bisa dikluster perjalanan pada waktu-waktu tertentu, tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang," ujar Baidowi.

Baidowi mengatakan pengalaman yang terjadi di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat yang minim untuk aktif melapor terkait covid-19 tentu akan menyulitkan deteksi penyebaran. Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi, harus diwaspadai gelombang II penyebaran virus covid-19.

"Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya," ujar Baidowi.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen, mengatakan pemerintah harus konsisten dan fokus pada penanganan covid-19 terlebih dahulu. Setiap kebijakan yang diambil harus mengedepankan upaya penanggulangan covid-19.

Baca juga: Sulawesi Selatan Pertimbangkan PSBB level Provinsi

"Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ada justru bertentangan dengan penanganan covid-19 dari sisi medis. Memang sektor transportasi sangat terdampak covid-19, yang sebagian terancam negative cashflow, karena beberapa armada darat, laut dan udara tidak bisa berjalan normal," ujar Nabil.

Ia mengatakan jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan. Kebijakan pembukaan transportasi umum jangan sampai kontraproduktif dengan kebijakan PSBB. Jadi, di antara kementerian harus ada sinkronisasi kebijakan. (OL-6)