Relaksasi PSBB Tergantung Pemda

JURU bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menuturkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat bergantung pada kebijakan PSBB di daerah. Pemerintah pusat hanya merumuskan kebijakan PSBB secara garis besar.

“Kebijakan pelaksanaan PSBB diserahkan ke pemerintah daerah. Pusat hanya merumuskan kebijakan besarnya,” jelasnya ketika dihubungi di Jakarta, kemarin. *Menurutnya, perlu atau tidaknya relaksasi PSBB lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah yang mengetahui kondisi penanganan pandemi covid-19 di wilayah mereka. “Tanyakan ke daerah relaksasinya seperti apa.”

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menilai relaksasi PSBB menjadi kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Menurutnya, gugus tugas yang berhak menjawab sudah perlu atau tidak relaksasi dilakukan. “Gugus tugas pusat yang bisa menjawab itu. Seluruh unsur kementerian/lembaga sudah ada di sana,” terang Bahtiar.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan kebijakan relaksasi PSBB yang tengah dikaji pemerintah diterapkan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. “Di berbagai tempat berbedabeda. Ada yang penerapannya begitu ketat sehingga masyarakat tidak bisa mencari nafkah, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan mudah. Relaksasi bukan berarti melanggar protokol kesehatan,” tegasnya.

Alasan pemerintah merelaksasi PSBB, kata dia, ialah perekonomian harus tetap berjalan di tengah pandemi virus korona. Selain bidang perekonomian, dua kebijakan lain dalam perang terhadap covid-19 ialah bidang kesehatan dan sosial.

“Bidang kesehatan pemerintah tegas harus mengikuti protokol seperti yang dilakukan WHO yang kemudian diadopsi di Indonesia. Antara lain keharusan memakai masker, menjaga jarak fisik antarorang, tidak berkumpul yang menyebabkan kontak dekat secara fi sik,” paparnya.

Kaji secara matang

Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang wacana merelaksasi PSBB. “Pemerintah harus merujuk kepada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata Nabil.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan jika nanti pemerintah benar merelaksasi PSBB, perlu ada peraturan ketat terkait dengan pembatasan fisik (physical distancing) serta pentingnya memakai masker. “Jadi, warga harus diberi tahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, yakni (pola hidup) dengan mengutamakan kesehatan. Hanya dengan cari itu kita dapat menang dalam perang melawan virus korona,” tegasnya.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh adanya informasi bohong mengenai covid-19 dan tetap melakukan komunikasi sosial yang sahat sebagaimana diatur dalam protokol kesehatan. “Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat. Itu cara terbaik untuk melawab covid-19,” imbuhnya. (Rif/P-3)