Presiden Minta Pembubaran Paksa Warung Jangan Terulang

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti sejumlah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlebihan.

Tindakan berlebihan aparat yang dimaksud Presiden ialah membubarkan paksa warga di warung makan.

Ia mengatakan perlu ada evaluasi soal pemberlakuan pembatasan sosial di sejumlah daerah. Evaluasi dinilai penting agar PSBB berjalan efektif.

"Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendur," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5).

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap kinerja penanganan covid-19 di daerah yang memberlakukan PSBB. Presiden ingin pembatasan sosial harus diimbangi dengan cepatnya pemeriksaan terhadap individu-individu yang berpotensi mengidap covid-19.

"Harus ada target yang terukur. Misalnya berapa jumlah pengujian sample yang telah dilakukan, tes PCR yg telah dilakukan. Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan. Berapa yang dilacak setiap hari. Penduduk yang memiliki risiko terpapar tinggi seperti lanjut usia dan penderita komorbid juga harus betul-betul diproteksi," tegasnya.

Terpisah, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, Presiden meminta aparat mengedepankan langkah-langkah persuasif ketimbang represif.

Ia meminta kepala daerah melakukan sosialisasi yang masif dengan masyarakat agar tidak terjadi hal seperti ini lagi.

"Presiden mendapatkan informasi dan membaca berita ada beberapa tempat yang melakukan langkah-langkah yang menurut Pak Presiden kurang tepat. Ada warung tenda datang sekelompok petugas lantas membubarkan paksa. Seperti ini kan harusnya kan diingatkan," ujar Doni. (Ant/OL-8).