Kamis 30 April 2020, 14:16 WIB

Komisi I: Pemerintah Tak Seharusnya Terima TKA Masuk saat Pandemi

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi I: Pemerintah Tak Seharusnya Terima TKA Masuk saat Pandemi

ANTARA/JOJON
Petugas medis menaikan bantuan APD dan masker ke atas mobil truk milik BPBD Sulawesi Tenggara di kantor PT Viertue Dragon Nickel Industry

 

ANGGOTA Komisi I DPR, Sukamta, menyayangkan pemerintah pusat yang memberi izin pada 500 TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia. Mereka ialah TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara.

"Pemerintah pusat seperti tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi covid-19 ini. Harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia," ujar Sukamta, Kamis, (30/4).

Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri untuk berupaya mencegah penyebaran covid-19. 

Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik.

Sukamta menambahkan, terlepas dari para TKA Tiongkok memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA Tiongkok terlebih dahulu. 

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Larang WNA dan TKA Masuk RI

Apalagi dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia pasal 3 diatur bahwa pengecualian bagi warga asing pemegang KITAS atau KITAP disyaratkan dalam 14 hari sebelumnya berada di negara yang bebas dari covid-19.

"Menerima masuknya TKA dari negara Tiongkok yang merupakan negara asal virus, jelas bertentangan dengan aturan tersebut," ujarnya.

Pemerintah pusat juga harusnya sensitif dengan perasaan dan kondisi masyarakat khususnya yang terdampak pandemi covid-19. 

Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan pergerakan harus dibatasi, tapi bantuan sosial belum maksimal. Dimulai dari pendataan warga yang kacau, hingga tidak meratanya pembagian bantuan sosial, banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal sangat membutuhkan.

"Isu TKA Tiongkok sendiri sebelumnya sudah sensitif, terkait hubungan perusahaan asing dengan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk soal penyerapan tenaga kerja lokal. Ditambah lagi dengan kondisi akibat pandemi ini, kita tidak ingin eskalasi masalah ini meningkat, karena bisa menimbulkan ketegangan dan gesekan sosial. Kita ingin hindari itu. Karena jika kerusuhan terjadi, maka efek ekonomi bisa lebih parah lagi," tutup Sukamta. (A-2)

 

Baca Juga

Ist

Taruna-Taruni Akpol Harus Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 18:38 WIB
Mereka yang dinyatakan lulus tahun ini sebanyak 246 orang, yang terdiri dari 215 taruna dan 31...
MI/Pius Erlangga

Duta Palma Group Bisa Jadi Tersangka Korporasi Korupsi Penguasaan Lahan Sawit

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 18:30 WIB
Duta Palma Group telah melawan hukum dengan membuat dan mendirikan lahan tanpa dilandasi hak yang melekat atas perusahaan...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Moeldoko: Kunjungan Presiden Jokowi Murni Demi Kemanusiaan

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 18:00 WIB
Moeldoko menegaskan, pemerintah Indonesia ingin menjaga perdamaian dunia dan menjaga prinsip pendiri bangsa sebagai inisiator gerakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya