Komisi VI Dorong BKPM Bersiap Datangkan Investasi Besar

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bersiap mendatangkan investasi besar seusai pandemi Covid-19 berakhir, terutama bidang kesehatan dan pangan untuk kembali menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap tenaga kerja yang banyak.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang dilangsungkan secara virtual pada Kamis (23/4).

Fakta bahwa pandemi Covid-19 telah menyengsarakan sendi-sendi perekonomian industri dan para tenaga kerja yang terkena imbasnya tak dapat dipungkiri lagi, sehingga, menurut Adisatrya, langkah restrukturisasi optimal sangat dibutuhkan.

”Saya harap Kepala BKPM terus berjuang untuk mendatangkan investasi-investasi ke depan karena setelah pandemi covid-19 selesai kami yakin banyak sekali tenaga kerja yang perlu diserap oleh industri dan tentu industri itu memerlukan investasi yang sangat besar,” terang Adi, sapaan akrab politikus PDI-Perjuangan itu.

Adi juga secara khusus membahas upaya membangun industri setelah pandemi berakhir untuk diprioritaskan kepada membangun industri dasar kimia yang memang terus menjadi keluhan BUMN-BUMN Sektor Industri Farmasi, karena tidak ada dukungan penuh terhadap mereka dalam pembuatan bahan baku obat.

“Ini salah satu sektor yang menurut kami perlu diprioritaskan oleh BKPM, bagaimana ke depan kita harus memperkuat industri di dasar kita, sehingga kita tidak tergantung kepada bahan baku impor dan juga sehingga kita bisa memproduksi obat-obatan, dan vitamin untuk kebutuhan dalam negeri kita,” jelas Adi.

Memang jika mengacu kepada strategi investasi jangka panjang, tidak boleh ada lagi ada ketergantungan terhadap bahan baku impor mentah maupun jadi. Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu memahami betul hal tersebut ketika diberikan fakta-fakta di lapangan terkait pemanfaatan bahan baku impor. Untuk itu hal ini tentu menjadi sebuah pelajaran rencana investasi berharga bagi Indonesia untuk lebih berdaulat.

“Harus diberi kemudahan untuk investor melakukan investasi di bidang-bidang yang sangat penting bagi masyarakat kita terutama kesehatan dan pangan. Jangan sampai keamanan, kedaulatan kita di bidang ini terganggu karena tidak siap, karena tidak bisa produksi bahan baku atau produk-produk jadi di dalam negeri. Ini harus menjadi prioritas kita ke depan dalam membangun industri kita,” tukasnya. (OL-09)