Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Marwan Djafar mendorong adanya pemberian stimulus bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang harus terhenti akibat pandemi virus korona (Covid-19) ini. Dalam hal ini, pemerintah harus menyiapkan upaya pendataan yang matang agar stimulus berjalan baik, serta dapat mengarah langsung kepada UKM yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Hal tersebut disampaikan Marwan ketika mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang digelar secara virtual pada Kamis (23/4).
Marwan mendorong agar prioritas pemberian stimulus tersebut bisa diberikan yang utama kepada UKM-UKM sektor hiburan seperti pariwisata, perhotelan, restoran, dan event organizer.
“Oleh karena itu kami meminta dan mendorong Kepala BKPM untuk menyiapkan strategi atau kontingensi plan dalam kondisi yang paling pendek, pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk setelah Covid dalam kerangka recovery ekonomi Covid ini,” jelas politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Marwan juga menyampaikan bahwa selain usaha, sudah sangat banyak masyarakat juga terdampak akibat tidak berjalannya industri saat ini sehingga banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan. Menurutnya masyarakat yang terkena PHK ini jangan sampai lepas dari tanggung jawab Pemerintah, sehingga harus didata secara menyeluruh hingga ketika pandemi selesai, investor kemudian masuk dan data tersebut bisa digunakan untuk prioritas.
“Sebab saya yakin data pasti berbeda dan tidak ada yang sama, menteri dengan menteri beda, lembaga dengan lembaga juga beda, bahkan menteri dengan menkonya juga beda. Lalu pertanyaannya data mana yang akan digunakan untuk merelaksasi atau mendata saudara-saudara kita yang terkena PHK tersebut untuk dimanfaatkan sesudah pandemi,” tutup Mantan Menteri Desa dan Transmigrasi ini. (OL-09)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
PELUANG Media Group menyelenggarakan ajang Top 50 Koperasi dan UKM Ekspor Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) yang menembus pasar internasional.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendorong peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
lnisiatif strategis ini akan memperluas akses broadband terjangkau dan andal bagi lebih dari 200.000 UKM mulai 1 Oktober 2025
Linknet menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Millenia Outsourcing Company di tanggal 1 Oktober 2025.
Teknologi chatbot seperti OCA AI Plus mampu dioptimalkan menjadi solusi-solusi yang bermanfaat
DIGITALISASI dan keberlanjutan di era globalisasi menjadi kesempatan dan tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved