Kebijakan Pemerintah Harus Berbasis Data

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah membuat rumusan dan validasi prediksi puncak pandemi virus korona (Covid-19) secara lebih komprehensif untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat dan terpercaya.

Pasalnya, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, prakiraan yang selama ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga hasilnya berbeda-beda, sehingga dinilai membingungkan publik. 

Hal itu ditegaskan Mulyanto usai diskusi yang digelar secara virtual dengan para peneliti BPPT, LIPI, BATAN, dan lembaga terkait lainnya, baru-baru ini. Sebelumnya beberapa lembaga seperti BIN, UI, ITB, Unbraw, UGM, hingga LBM Eijkman melakukan berbagai riset pemodelan untuk memprediksi puncak Covid-19. Karena menggunakan metode dan input data yang berbeda, maka hasil prediksinya juga berbeda-beda.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menggunakan hasil dari BIN, UI, dan UGM, yang memprediksi puncak Covid-19 terjadi di akhir Mei, untuk menetapkan realokasi APBN 2020 dan kebijakan fiskal dan non-fiskal lainnya,” ungkapnya.

Semestinya, tambah Mulyanto, Bappenas dan Kementerian Riset dan Teknologi harus segera menajamkan, merumuskan dan memvalidasi hasil-hasil riset Covid-19 secara lebih komprehensif.

“Gunakan metodologi pemodelan yang standar, parameter yang lengkap dandata input yang akurat, agar prediksi puncak Covid-19 yang dihasilkan lebih terpercaya dan dapat menjadi acuan secara nasional,” ujar Mulyanto mengingatkan.

Legislator dapil Banten III itu menilai, semestinya setiap kebijakan Pemerintah ditetapkan berdasar hasil kajian yang komprehensif dan akurat, atau istilahnya evidence based policy. Dengan demikian kebijakan tersebut memiliki basis empirik yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan begitu Mulyanto yakin bahwa Indonesia punya peluang untuk menyelesaikan pandemi ini dalam waktu lebih singkat. Namun syaratnya, katanya, pemerintah melakukan uji cepat masif kepada masyarakat, tegas dalam pemberlakukan isolasi kepada mereka yang positif Covid-19, termasuk pelarangan mudik Lebaran bagi penduduk dari daerah merah, serta peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan pasien Covid-19. (OL-09)