NasDem Tuding Permenhub Soal Ojol Buat Masyarakat Bingung

KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan seharusnya tidak ada tumpang tindih aturan dalam melakukan pencegahan penyebaran virus korona. Pasalnya, hal itu akan mempersulit petugas yang melakukan pengawasan di lapangan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wibi mengatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 soal PSBB, yang diikuti oleh Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 soal PSBB di DKI Jakarta, ojek daring dilarang mengangkut penumpang dan hanya boleh mengangkut barang.

Permenhub Nomor 18 Tahun2020, kata Wibi, justru membolehkan moda transportasi daring itu mengangkut penumpang.

"Masyarakat bingung, aparat penegak hukum juga bingung. Apalagi, Polda Metro Jaya berencana hari ini menindak pengendara yang melanggar PSBB. Harus tegas, isinya jangan bertentangan," ujar Wibi dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Baca juga: Pengamat: Permenhub Soal Ojol Sangat Kontradiktif, Harus Dicabut

Wibi menambahkan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada ojek daring saja. Masih banyak warga Jakarta yang tedampak penerapan PSBB ini.

"Supir angkot, bus, mikrolet sama bajai emang enggak terdampak? Pemerintah harus adil, jangan cuma ojek online saja yang jadi perhatian. Banyak warga Jakarta terdampak PSBB dan butuh perhatian dari pemerintah," tegasnya.

Wibi mengingatkan, saat ini, pemerintah dan masyarakat tengah bersatu menghadapi pandemi covid-19. Sehingga yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah memastikan tidak meluasnya penyebaran virus itu dengan tetap menjaga jarak.

"Sekarang ini kita fokus dulu ngurusin covid-19. Kenapa kita malah sibuk cuma ngurusin boncengan sih? Gimana kita mau ngurangin penyebaran kalau jaga jarak aja enggak ditegakkan. Kita sekarang fokus membereskan sakitnya, ekonomi entar aja," pungkas Wibi. (OL-1)