Minggu 05 April 2020, 06:45 WIB

Kapolri Minta Jajaran Waspadai Potensi Pelanggaran Selama PSBB

Kapolri Minta Jajaran Waspadai Potensi Pelanggaran Selama PSBB

MI/Rudi Kurniawansyah
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

 

KAPOLRI Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri tentang potensi pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Telegram tersebut juga berisi pedoman penanganan kejahatan.

Penerbitan Surat Telegram Kapolri ini dikonfirmasi Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Sigit yang menandatangani surat itu mewakili Kapolri.

"Iya benar. (Surat telegram diterbitkan) dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait PSBB," kata Komjen Sigit saat dihubungi, Sabtu (4/4) malam.

Baca juga: Dukung PSBB, Wakil Ketua MPR Harap Bisa Tekan Penularan Covid-19

Surat telegram bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tertanggal 4 April 2020 itu menyebutkan empat bentuk pelanggaran atau kejahatan yang bisa terjadi.

Pertama kejahatan jalanan saat arus mudik atau kerusuhan dan penjarahan; perlawanan terhadap petugas saat pembubaran kerumunan massa; peghambatan akses jalan; serta, warga yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan.

Kapolri meminta jajarannya mengidentifikasi dan memetakan kemungkinan terjadinya kejahatan selama wabah Covid-19.

Petugas diarahkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memasang kamera pengintai di lokasi rawan kejahatan. Jajaran Polri juga diinstruksikan untuk melakukan kampanye melawan kejahatan jalanan.

Salah satu modus operandi kejahatan yang bisa terjadi saat ini adalah berpura-pura menjadi petugas disinfektan.

Jajaran Polri diminta mengaktifkan "Kring Serse" dan patroli dengan sasaran kejahatan jalanan, pungli, dan premanisme utuk mengantisipasi berbagai modus kejahatan.

Polri juga diminta mengantisipasi ancaman dan kejahatan yang semakin kompleks dengan memantau media sosial untuk menindak penyebar konten hoaks dan ujaran kebencian. Petugas juga harus mengantisipasi penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Untuk menimbulkan efek jera, jajaran Polri diminta melaksanakan penegakan hukum dengan baik dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus-kasus yang berhasil diungkap. Langkah ini harus diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Kejagung Langsung Tahan Tersangka Korupsi Rp78 Triliun Surya Darmadi

👤MGN 🕔Senin 15 Agustus 2022, 19:10 WIB
Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi Rp 78 triliun PT Duta Palma. Penahanan itu dilakukan selama 20...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Komnas HAM: Ada Temuan yang Cuma Bisa Dijelaskan Istri Sambo

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:23 WIB
Anam mengatakan pihaknya bakal terus mencari temuan baru terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) sambil menunggu...
dok.Kementerian PUPR

Tata Kelola yang Baik Jaga Reputasi IKN

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 15 Agustus 2022, 18:20 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menegaskan, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya