Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPR RI akan mengesahkan aturan hukum terkait pelaksanaan rapat secara virtual. Hal itu dianggap penting agar berbagai pelaksanaan rapat yang dilakukan di tengah kondisi mendesak memiliki payung hukum yang jelas.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan pengesahan akan dilakukan melalui rapat Paripurna DPR yang akan dilakukan hari ini, Kamis (2/4).
"Baleg akan mengesahkan peraturan tentang tatib yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai kemungkinan rapat virtual dalam keadaan tertentu, yakni keadaan darurat, kegentingan yang memaksa, keadaan bahaya, keadaan bencana, dan lainnya," ujar Baidowi dalam keterangan resmi, Kamis (2/4).
Baca juga: Kurangi Tahanan, Kemenkum dan HAM Revisi PP No 99/2012
Rapat-rapat di tengah pandemi Covid-19 dilakukan secara virtual sehingga membutuhkan payung hukum.
"Jika kondisi sudah normal, kembali pada pengaturan awal. Peraturan tentang tata tertib tersebut akan disahkan dalam paripurna hari ini," ujar Baidowi.
Selain itu, Baidowi mengatakan Baleg DPR sudah memutuskan peraturan tentang pembentukan UU yang di dalamnya mengatur tentang mekanisme pembahasan RUU carry over. Yakni RUU yang dibahas pada periode lalu dan disepakati dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode sekarang.
"Yang itu sudah diputuskan dalam prolegnas prioritas yang dibahas secara tripartit (Baleg DPR, PPU DPD, Menkumham). Aturan teknisnya diatur dalam peraturan DPR yang hari ini akan dibawa ke Paripurna," ujar Baidowi.
Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna Laoly, mendorong DPR agar membuat payung hukum terkait pelaksanaan rapat jarak jauh. Dengan begitu, dalam kondisi darurat pembahasan RUU krusial dapat tetap dilakukan melalui koneksi internet.
"Saran saya agar DPR segera membuat aturan mengenai itu, agar rapat jarak jauh seperti ini bisa dilakukan ada aturannya," ujar Yasonna, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (1/4). (OL-1)
Rapat Bappemperda diundur menjadi Senin (29/4) karena anggota DPRD tidak hadir pada rapat tersebut. Selain itu, rapat paripurna juga dibatalkan karena jumlah anggota yang hadir tidak kuorum.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, Rapat Paripurna membahas Raperda P2APBD akan dilakukan pada 7 Septermber mendatang.
Politikus Gerindra tersebut mengingatkan bahwa fraksi adalah perpanjangan dari partai. Jadi, seharusnya keduanya satu suara. Namun, PSI cenderung berbeda.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Cinta Mega, yang diduga main judi online saat Paripurna akan diberi sanksi internal oleh Partai Politik PDIP.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan segera bersurat ke Cinta Mega. Surat itu terkait pembebastugasan atau pemecatan Cinta imbas main gim judi online slot saat Paripurna.
Hingga saat ini PCR diagnostic test yang telah lulus uji validasi berjumlah 250 kit dari target 50 ribu kit pada akhir Mei
Peneliti menaksir 1 menit berbicara keras menghasilkan lebih dari 1.000 droplet mengandung virus yang akan tetap mengudara selama 8 menit atau lebih dalam ruang tertutup.
Situasi ini memiliki dua konsekuensi pada individu, yakni insomnia atau kantuk berlebihan. Keduanya menyebabkan kerugian fungsional
Di tiap-tiap negara, emisi turun rata-rata 26% saat puncak pembatasan wilayah di negara masing-masing. Namun, itu bersifat sementara karena tidak mencerminkan perubahan struktural
Vitamin K adalah kunci untuk produksi protein yang mengatur pembekuan dan dapat melindungi terhadap penyakit paru-paru.
Tidak ada bukti bahwa virus itu dapat ditularkan oleh serangga pengisap darah yang menyebarkan demam berdarah dan penyakit lain ketika menggigit manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved