Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH perlu meningkatkan sosialisasi yang lebih masif terkait dengan imbauan social distancing (jaga jarak sosial) sebagai upaya mengurangi sebaran wabah covid-19 atau virus korona di masyakarat. Tingginya angka pemudik yang terjadi saat pandemi korona membuktikan masyarakat kurang memperhatikan imbauan pemerintah.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat menuturkan, pemerintah bisa melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai corong untuk meneruskan imbauan social distancing. Ormas dinilai memiliki jaringan yang luas hingga ke akar rumput sehingga dapat melakukan pendekatan ke masyarakat secara kultural.
“Bila langkah persuasif dinilai tidak memenuhi harapan, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk memastikan berhasilnya
social and physical distancing,” tutur politikus yang akrab disapa Rerie itu, kemarin.
Menurutnya, pemerintah juga perlu lebih masif menggunakan semua instrumen komunikasi publik, baik media massa maupun media sosial, untuk kampanye dan komunikasi yang terstruktur. Hal tersebut dibutuhkan agar masyarakat bisa memperoleh informasi secara utuh mengenai bahaya yang akan terjadi jika bangsa ini tidak bersama mencegah lewat social distancing dan physical distancing.
“Mendorong langkah-langkah sistematis dan koordinatif antara pemerintah pusat dan daerah di bawah kendali Gugus Tugas Satgas Covid-19. Dengan demikian, langkah penanganan bisa dilakukan secara simultan serta harmonis.”
Lebih lanjut, Rerie berharap pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi puncak ledakan eksponensial pandemi covid-19. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mempersiapkan bantalan dan protokol penanganan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
“Meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan guna melihat efektivitas kebijakan yang telah diambil. Hasil evaluasi bisa digunakan untuk mengambil langkah yang lebih terukur dan jauh lebih baik,” tutur Rerie.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta nasional, maupun BUMN yang membantu pemerintah dalam menyiapkan kapasitas rumah sakit, APD, dan obatobatan. (Uta/P-3)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved