Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan ketabahan Presiden Joko Widodo di saat duka seiring wafatnya sang ibunda, Hj Sudjiatmi Notomihardjo, pada Rabu (25/3).
“Beliau tabah sekali dan tetap memikirkan urusan kerjaan terutama yang berkaitan dengan penanganan covid-19,” kata Pramono melalui aplikasi pesan Whatsapp, Kamis (26/3).
Tak hanya itu, Presiden Jokowi, kata Pramono juga akan bergegas kembali ke Jakarta meskipun terlihat sangat terpukul dengan kepergian ibunda tercintanya itu.
Presiden Jokowi, kata Pramono, tak ingin meninggalkan penyiapan Sidang Pemimpin KTT G-20 secara Video Conference (Virtual) yang akan dilakukan Kamis (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB.
“Rencananya Presiden akan tetap hadir dan menyampaikan pandangannya dari Istana Bogor,” katanya.
Pramono bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Solo setelah mendapatkan kabar berpulangnya ibunda Presiden.
“Semalam, Mensesneg dan saya mendampingi Bapak Presiden sampai pukul 23.00 WIB,” sebut Pramono. (Ant/X-15)
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved