Daerah Diwajibkan Siapkan Dana Covid-19

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD atau pun APBD-P. Belanja kesehatan itu dimaksudkan untuk pencegahan dan penanganan virus korona baru (covid-19).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DVH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).

Pemerintah daerah dalam hal ini dapat menggunakan DBH yang meliputi DBH cukai hasil tembakau (CHT) dan DBH sumber daya alam (SDA) selain kehutanan serta DBH SDA migas, DAU, dan DI untuk digunakan menangani covid-19 (lihat grafik).

'DBH migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan atau penanganan covid-19', demikian petikan aturan yang diteken pada Senin (16/3) tersebut.

Kemudian sebagai bentuk pengendalian, Sri Mulyani dapat memotong penyaluran DAU bila pemda tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan atau penanganan covid-19 selama dua bulan berturut-turut.

Pemotongan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan prakiraan kebutuhan belanja daerah dalam tiga bulan ke depan. Ketentuan lanjutannya akan ditetapkan melalui peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah menyatakan fokus dari PMK itu ialah penggunaan DBH, DAU, maupun DID untuk mencegah penyebaran covid-19 di daerah.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut juga dinilai tepat. Menurutnya, pemerintah daerah tahu pasti kebutuhan di wilayah mereka. "Pemerintah daerah yang tahu persis bagaimana kondisi di wilayahnya, apa serta berapa dana yang dibutuhkan," ujar Piter ketika dihubungi, kemarin.

"Ini tidak membebani pemerintah pusat karena saat ini beban APBN sudah sangat berat," tambahnya.

Daerah anggarkan

Sejumlah daerah telah menganggarkan dana untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, misalnya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar dari pos dana belanja tak terduga APBD 2020 untuk membiayai penanganan tanggap darurat pandemi covid-19.

Sementara itu, meski belum ada kasus positif covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk membangun ruang isolasi khusus pasien yang dinyatakan positif korona.

Gubenur Sulsel Nurdin Abdullah mengungkapkan anggaran itu berasal dari dana alokasi khusus atau DAK. "Isu korona ini harus menjadi perhatian bersama. Untuk ruang isolasi sendiri akan kita rancang berkelas bintang lima."

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menganggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar untuk pencegahan penyebaran covid-19.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur Zakarias Morouk mengatakan pihaknya sudah mencairkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk belanja peralatan yang diperlukan untuk menghadapi pandemi covid-19. (TS/LN/MG/PO/RF/X-10)