Praperadilan Nurhadi Ditolak Lagi

PERMOHONAN praperadilan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga Direktur PT Multicon Indrajaya Hiendra Soenjoto ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hariyadi. Alasannya, subjek dan objek yang diajukan pemohon sama dengan permohonan sebelumnya yang telah ditolak dan berkekuatan hukum tetap.

“Menolak permohonan ­praperadian pemohon I, II, dan III seluruhnya,” tegas Hariyadi pada sidang putusan ­permohonan praperadilan Nurhadi, ­kemarin.

Hakim mendasari keputusan itu karena objek perkara, Nurhadi dan Rezky, berstatus daftar pencarian orang (DPO) sehingga tidak memiliki legal standing. Selain itu, subjeknya sama, yakni mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka oleh KPK yang dalam putusan permohonan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap hal itu dinilai sah.

Maka, permohonan praperadilan kali kedua Nurhadi dan dua orang lainnya dinilai hakim hanya mengulang atau nebis in idem. Dengan demikian, permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dalam dugaan suap Rp46 miliar terkait pengaturan perkara di MA tidak dapat diterima.

Pada kesempatan sama, tim hukum KPK mengaku puas dengan putusan itu karena memberikan kepastian hukum. Kemudian penanganan perkara ini dapat segera dilanjutkan.

“Termasuk ­pencarian (Nurhadi dan Rezky) juga. Namun, ­mengenai ­perkembangannya bisa langsung bertanya kepada juru bicara KPK,” kata Plt Kepala Biro Hukum KPK, Efi Laila Kholik.

Kuasa hukum pemohon, Ignatius Supriyadi, mengaku putusan itu harus dihormati. Meski, kata dia, bukti dan keterangan yang disampaikan sangat kuat. “Namun, hakim memiliki pendirian lain dan kami menghormatinya,” ujarnya.

Status DPO

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim Hariyadi yang tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan tiga tersangka.

“Kami tentu mengapresiasi putusan hakim tunggal yang memeriksa dan ­mengadili permohonan praperadilan yang diajukan tersangka NHD dan kawan-kawan itu, yang pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, kemarin.

KPK, katanya, yakin para tersangka tidak berhak lagi mengajukan praperadilan sebagaimana ketentuan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018. SEMA mengatur larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO.

“Terlebih subjek dan objeknya sama dengan praperadilan sebelumnya yang pernah diajukan tersangka NHD dan kawan-kawan,” ungkap Ali.

Penyidik KPK saat ini, kata Ali, sedang menyelesaikan berkas perkara dan terus berupaya mencari keberadaan para DPO.

“Sekalipun demikian, KPK mengingatkan para DPO untuk menyerahkan diri ke KPK dan mengimbau masyarakat, apabila melihat dan bertemu dengan para DPO, segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum terdekat atau aparat pemerintah (RT/RW atau kelurahan) dan atau kepada KPK melalui call center 198,” tuturnya.

Sebelumnya, tiga tersangka telah meng­ajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Januari lalu, yang juga ditolak hakim. (Ant/P-5)