Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa. Tagop dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi yang tengah dilakukan KPK.
"Yang bersangkutan untuk permintaan keterangan/klarifikasi pada proses penyelidikan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (12/3).
Ali menuturkan Tagop Sudarsono dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang masih berada dalam tahap penyelidikan. KPK masih enggan mengungkap detail kasus dan kaitannya dengan Tagop lantaran masih masih dalam tahap penyelidikan. Status pihak yang dipanggil KPK dalam penyelidikan tersebut sebatas terperiksa.
"Karena masih proses penyelidikan, kami tidak bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai materinya," ujar Ali.
baca juga: KPK Akan Banding Atas Vonis Ringan Muchtar Effendi
Tagop sendiri seusai memberikan keterangan kepada penyelidik komisi juga enggan membeberkan ihwal keterangan yang ia sampaikan. Ia menyerahkan soal keterangan pemeriksaan kepada KPK. Kepada wartawan, ia justru berkelakar soal kehidupan pribadinya.
"Tanya aja yang di dalam (KPK), tanya dalam aja lah. Karena saya mau kawin lagi soalnya," tuturnya. (OL-8)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved