Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN PPP Arsul Sani mengatakan kunjungan setiap pejabat negara atau tokoh partai ke presiden merupakan hal yang wajar dan baik untuk silaturahmi. Meskipun tidak dari partai koalisi, tidak ada larangan tokoh partai berkunjung ke istana presiden.
"Memang selama ini silaturahmi Pak Zul dengan Pak Jokowi juga bagus," ujar Arsul, ketika dihubungi, Sabtu, (7/3).
Sebelumnya Arsul mengatakan seharusnya tidak ada yang dipersoalkan dari kunjungan tersebut.
Baca juga: Petinggi Golkar Temui Jokowi, Bahas Lobi RUU Cipta Kerja
Begitu juga terkait apa yang dibahas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut. Hal itu sepenuhnya menjadi urusan presiden dengan Zulkifli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.
"PPP atau partai lain tidak boleh ikut campur soal itu," ujar Arsul.
Terkait dengan dugaan akan merapatnya PAN ke koalisi pemerintah, Arsul mengatakan itu hak PAN untuk berupaya masuk pada koalisi Jokowi. Namun, dari segi demokrasi, hal itu memang harus dipertanyakan.
"Apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita? Pertanyaannya kan cuma itu," tutup Arsul. (OL-1)
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved