Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEKJEN PPP Arsul Sani mengatakan kunjungan setiap pejabat negara atau tokoh partai ke presiden merupakan hal yang wajar dan baik untuk silaturahmi. Meskipun tidak dari partai koalisi, tidak ada larangan tokoh partai berkunjung ke istana presiden.
"Memang selama ini silaturahmi Pak Zul dengan Pak Jokowi juga bagus," ujar Arsul, ketika dihubungi, Sabtu, (7/3).
Sebelumnya Arsul mengatakan seharusnya tidak ada yang dipersoalkan dari kunjungan tersebut.
Baca juga: Petinggi Golkar Temui Jokowi, Bahas Lobi RUU Cipta Kerja
Begitu juga terkait apa yang dibahas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut. Hal itu sepenuhnya menjadi urusan presiden dengan Zulkifli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.
"PPP atau partai lain tidak boleh ikut campur soal itu," ujar Arsul.
Terkait dengan dugaan akan merapatnya PAN ke koalisi pemerintah, Arsul mengatakan itu hak PAN untuk berupaya masuk pada koalisi Jokowi. Namun, dari segi demokrasi, hal itu memang harus dipertanyakan.
"Apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita? Pertanyaannya kan cuma itu," tutup Arsul. (OL-1)
Arwani menjelaskan hal tersebut layak dilakukan karena Surya Dharma Ali merupakan sosok berpengaruh yang sangat dihargai di kalangan internal PPP.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved