Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Hadar Nafis Gumay
Eks Komisioner KPU
Apa saja yang melatarbelakangi munculnya calon perseorangan?
Pertama, masyarakat tidak puas atau mendukung kepada paslon (pasangan calon) yang diajukan atau terpilih dari parpol ataupun gabungan parpol. Kedua, masyarakat juga berpandangan bahwa mereka berhak untuk bisa menjadi paslon tanpa harus menjadi anggota parpol. Hak mencalonkan ini adalah konstitusional, tidak ada batasan calon perseorangan tidak dibolehkan atau peserta pilkada adalah hanya parpol.
Kenapa masyarakat tidak puas terhadap parpol?
Salah satu yang bikin masyarakat tidak puas adalah praktik money politics yang kerap dilakukan parpol. Jadi, masyarakat perlu pasangan calon alternatif.
Apakah kepercayaan terhadap partai politik sudah mulai tergerus dan adakah andil biaya mahar tinggi di situ?
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol tidak juga pernah tinggi, jika dibandingkan dengan lembaga politik atau pemerintahan lainnya. Mahar politik adalah hal yang dilarang dalam undang-undang. Namun, kita sering mendengar terus dipraktikkan. Justru hal inilah yang menjadi faktor menyebabkan ketidakpercayaan terhadap parpol.
Apakah pilkada sebelumnya banyak calon perseorangan kemudian gugur di tahap verifikasi dan memilih jalur parpol? Apa kendalanya?
Pada pilkada sebelumnya, paslon perseorangan yang sudah mendaftar dan berproses, kemudian berubah menjadi calon yang diajukan parpol. Seharusnya demikian. Menjadi calon kepala daerah lebih merupakan motivasi, program, ideologi, bukan sekadar asal mendapat dukungan bisa menjadi calon.
Seperti apa preferensi pemilih pemula mengenai calon perseorangan ini?
Saya tidak tahu persis preferensi pemilih pemula. Dugaan saya, mereka mendukung sepanjang calon atau paslon yang diyakini berintegritas, tidak korup, membangun daerah, menjawab kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved