Kamis 27 Februari 2020, 19:00 WIB

Pengacara Nurhadi Persoalkan Penggeledahan KPK

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pengacara Nurhadi Persoalkan Penggeledahan KPK

MI/Bary Fatahillah
pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail

 

PENGACARA mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Maqdir Ismail, menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan upaya paksa terkait kasus yang menjerat kliennya.

Maqdir mempersoalkan serangkaian penggeledahan tim KPK di beberapa lokasi yang merupakan kediaman keluarga Nurhadi.

"Menurut hemat saya sangat berlebihan. Tidak selayaknya dilakukan penggeledahan di rumah mertuanya," kata Maqdir saat dihubungi, Kamis (27/2).

Maqdir meminta KPK tidak melakukan upaya paksa dalam kasus tersebut. Alasannya, gugatan praperadilan kedua yang diajukan kliennya kini masih berproses di pengadilan. Pada praperadilan pertama, pengadilan menolak gugatan Nurhadi.

Baca juga : KPK Lanjutkan Perburuan Nurhadi di Surabaya

Maqdir pun menyampaikan sebelumnya telah bersurat meminta KPK bersabar menunggu hasil putusan. Adapun gugatan tersebut masih menunggu sidang perdana.

"Sebaiknya mereka (KPK) sabar saja dulu menunggu putusan praperadilan," imbuh Maqdir.

Tim KPK sebelumnya menggeledah beberapa lokasi di Jawa Timur. Sasarannya ialah kediaman mertua Nurhadi di Tulungagung dan rumah adik iparnya di Surabaya.

Komisi menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik terkait kasus tersebut. KPK juga telah menggeledah kantor pengacara Rahmat Santoso & Partner di Surabaya, Jawa Timur. Kantor pengacara itu diketahui milik adik Tin Zuraida.

"Dari penggeledahan di Surabaya dan Tulungagung sejauh ini tim menemukan sejumlah dokumen yang terkait perkara dan juga alat elektronik," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali menambahkan penggeledahan juga dalam rangka memburu Nurhadi yang kini berstatus DPO dan masih belum ditemukan. (OL-7)

Baca Juga

Dok pribadi

Pengadilan Negeri Manokwari Batalkan Putusan MA

👤Media Indonesia 🕔Rabu 06 Juli 2022, 22:20 WIB
KEMENANGAN perkara perdata antara Rico Sia melawan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) di...
dok.ist

Millie Lukito Ditunjuk Sebagai Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 20:59 WIB
Millie Lukito baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Bidang Ekonomi Partai NasDem Periode 2022-2024....
Antara

Mendekati Tahun Politik, Waspadai Berita Hoaks Berkelanjutan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 06 Juli 2022, 20:50 WIB
Kemajuan teknologi memudahkan penyebarluasan informasi melalui media digital. Masyarakat harus mewaspadai informasi tidak benar atau hoaks...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya