Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan pengawasan kearsipan 2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pengawasan kearsipan KPK dinilai memuaskan.
"Penghargaan ini diberikan Menpan RB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya H di Surakarta, Jawa Tengah," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).
Ali mengatakan penghargaan itu diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan selama dua hari.
Selain KPK, ada 103 instansi lain yang turut mendapatkan penghargaan serupa dari Kemenpan RB.
"Penghargaan ini merupakan nilai hasil pengawasan kearsipan pada instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga negara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk mengukur penerapan standar kearsipan," ujar Ali.
Baca juga: KPK Lanjutkan Perburuan Nurhadi di Surabaya
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan Korps Antirasuah tidak boleh congkak usai diberi penghargaan oleh Kemenpan RB.
Dia mengatakan masih banyak tugas lain dari Korps Antirasuah yang perlu dibenahi.
"Dari satu sisi bidang penindakan saja, KPK harus sudah aman melakukan pengelolaan arsipnya. Belum tugas-tugas yang lain," ujar Cahya.
Menurutnya, KPK bakal terus meningkatkan tata cara pengelolaan kearsipan usai diberikan penghargaan ini. Cahya mengatakan tanpa pengelolaan arsip dan data yang baik mustahil bisa mewujudkan akuntabilitas kinerja lembaga yang memuaskan. (OL-1)
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Kemenpan-RB tengah berdiskusi mengenai gaji ke-13 dan ke-14 ASN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.
MenpanRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa proses perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung pada Januari 2025.
Saat ini Kemenpan-RB memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.
Kementerian PAN-Rebiro juga telah membuat skenario, bahwa bila tower apartemen diisi dengan berbagi kamar/ sharing, maka akan bisa dipindahkan 3.200 ASN pada bulan Oktober
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved