Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR akan melakukan rapat untuk menentukan kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga. Melalui rapat harmonisasi seluruh fraksi akan memberi catatan kritis terkait RUU yang diusulkan oleh lima orang anggota DPR tersebut.
"Kemarin itu baru paparan dari pengusul di hadapan Baleg, lalu dilakukan harmonisasi untuk pembentukan panja. Dari sana nantinya akan terjadi komunikasi politik, semua fraksi di Baleg akan mengkritisi itu," ujar Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, ketika dihubungi, Sabtu, (22/2).
Nantinya akan diputuskan kelanjutannya melalui beberapa opsi. Mulai dari perbaikan dari segi subtansi, digabung dengan RUU yang dianggap memiliki kemiripan isi, atau diputuskan untuk tidak lagi diprioritaskan pembahasannya.
"Bisa nantinya sebuah RUU statusnya tidak dibahas di Prolegnas Prioritas tapi masuk long list bisa juga. Karena substansinya dianggap bermasalah dan ditentang publik dan fraksi menolak. Dia tetap di daftar prolegnas tapi pembahasannya jadi tidak prioritas lagi," ujar Willy.\
Baca juga : Aktivis Anggap RUU Ketahanan Keluarga Bisa Memiskinkan Perempuan
Dijelaskan Willy, saat ini di Baleg ada mekanisme evaluasi Prolegnas untuk melihat progres setiap RUU di Prolegnas dan Prolegnas Prioritas.
"Nanti di sana akan dibahas dan ditentukan. Tapi sebelum itu dalam harmonisasipun akan bisa dikaji," ujar Willy.
Sementara itu, kalau nantinya para pengusul memutuskan untuk menarik, mekanisme yang dilakukan ialah melalui rapat Baleg dan disahkan melalui sidang paripurna.
"Atau bisa juga ditarik, tapi harus oleh semua pengusul. Apakah pernah ada preseden seperti itu? Pernah, dulu Anang Hermansyah juga menarik usulan RUU Permusikan. Kalau ditarik itu memang akan lebih mudah penyelesaiannya," tutup Willy. (OL-7)
Pendataan Keluarga Tahun 2021, serentak dilakukan pada periode 01 April – 31 Mei 2021 ini akan menjadi basis data pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah PDIP, NasDem, Golkar, PKB, dan Demokrat.
DPR RI telah memutuskan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya ialah RUU Ketahanan Keluarga.
Dia berharap RUU tersebut tidak melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi kepada Perempuan (CEDAW).
Nilam menyatakan masih ada poin penting yang harus diperbaiki, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Sulawesi Tengah, khususnya pasca bencana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved