Selasa 18 Februari 2020, 14:58 WIB

Masuk DPO, Bukti KPK Takut Tangkap Nurhadi

Masuk DPO, Bukti KPK Takut Tangkap Nurhadi

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman

 

DIREKTUR Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mendapatkan proteksi yang "mewah".

"Sebenarnya kan kalau info-info yang tidak resminya sebetulnya semua orang tahu semua orang dalam artian yang terkait dengan pengungkapan kasus ini tahu bahwa Nurhadi dan menantunya (Rezky Herbiyono) ada di mana," ucap Haris di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keduanya mendapatkan "golden premium protection" sehingga KPK menjadi "takut" untuk menangkap keduanya.

"Cuma juga mereka dapat perlindungan yang premium, "golden premium protection" yang KPK kok jadi kaya penakut gini tidak berani ambil orang tersebut dan akhirnya pengungkapan kasus ini jadi terbelangkai," ungkap Haris.

Ia pun menyebut bahwa sebenarnya KPK sudah mengetahui keberadaan Nurhadi dan menantunya tersebut. Keduanya disebut tinggal di salah satu aparteman mewah di Jakarta.

"Kalau informasi yang saya coba kumpulkan, bukan informasi resmi yang dikelurkan KPK. KPK sendiri tahu bahwa Nurhadi dan menantunya itu ada di mana, di tempat tinggalnya di salah satu apartemen mewah di Jakarta," tuturnya.

Namun, ia kembali menyatakan KPK tak berani untuk menangkap Nurhadi karena apartemen tersebut tidak mudah diakses publik dan dijaga sangat ketat.

"Tetapi KPK tidak berani untuk ngambil Nurhadi karena cek lapangan ternyata dapat proteksi yang cukup serius sangat mewah proteksinya. Artinya, apartemen itu tidak gampang diakses publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh pasukan yang sangat luar biasa," ujar Haris.

Ia pun mengatakan penetapan status DPO oleh KPK terhadap Nurhadi hanya formalitas belaka. Menurutnya berdasarkan pengakuan pengacaranya, Nurhadi berada di Jakarta sehingga KPK seharusnya langsung mencari Nurhadi.

"DPO formalitas karena KPK tidak berani tangkap Nurhadi dan menantunya. Artinya, memang syaratnya sudah terpenuhi untuk di-DPO-kan tetapi kenapa tidak dicari karena ada informasinya cukup jelas bahwa pengacaranya bilang dia ada di Jakarta," ujar Haris.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Yudhi Mahatma

Pemerintah Diminta Perjelas Aturan Ganja untuk Medis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 08:14 WIB
"Jika memang berdasarkan hasil medis dan tidak ada obat lain selain ganja, tentu saja hal itu menjadi tidak masalah, karena tujuan...
ANTARA

Kejagung Periksa Tiga Saksi dari Kemendag Terkait Kasus CPO

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 23:10 WIB
Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara...
Ist

Hoegeng Award Upaya Kepolisian Membuka Ruang Kritik

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 22:17 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya