Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan melakukan rapat pekan depan. Salah satunya untuk membahas masalah yang diduga melibatkan anggota DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.
"Kita Senin (10/2) rencananya akan ada rapat. Salah satu agendanya adalah terkait dengan kasusnya Andre Rosiade," ujar Anggota MKD, Arteria Dahlan, di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (7/2).
Arteria mengatakan meski akan membahasnya, sejauh ini belum ada laporan akan kasus Andre pada MKD. MKD terbuka pada pengaduan dari berbagai pihak bila memang merasa terganggu dengan dugaan keterlibatan Andre dalam penggerebekan prostitusi di Padang, Sumatera Barat.
"Kalau seandainya ada laporan kita akan periksa, kita akan adili dan kita akan putus," ujar Arteria.
Arteria mengatakan bahwa hal yang dilakukan Andre tidak patut dilakukan anggota dewan. Ia berharap kepolisian juga bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
"Sangat disayangkan Pak Andre sampai melakukan seperti itu. Kan cukup dengan melaporkan, biarlah polisi melakukan kerja-kerja kepolisian. Jangan sampai kita yang mencoba memberikan fasilitas. Ini kan memfasilitasi sama aja turut serta melakukan tindak pidana. Apapun maknanya. Pasal yang seperti itu kan masuk di dalamnya," ujar Arteria.
Dikatakan Arteria, bila ada laporan atau pengaduan MKD nantinya akan menyelesaikan masalah Andre dengan transparan.
"Kalau ada yang masuk tentunya kita siap untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan dilakukan secara transparan," ujar Arteria.
Seperti diketahui, nama Andre Rosiade muncul dalam kasus penggerebekan prostitui di Padang. Andre diduga menjadi pihak yang merekayasa pemesanan jasa pekerja seks komersial untuk membuktikan masih adanya prostitusi online di Padang. (OL-4)
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved