Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) belum menerima laporan dari berbagai pihak terkait Andre Rosiade. Anggota Fraksi Gerindra di DPR itu menjebak NN, pekerja seks komersial (PSK) di Padang.
"Jadi sampai sejauh ini belum tahu apakah sudah ada laporan yang masuk," kaya Wakil Ketua MKD Saleh Partaonan Daulay, Kamis (6/2).
Politikus PAN itu menyebutkan, pihaknya terbuka dengan berbagai laporan yang disampaikan masyarakat. Laporan yang masuk akan diproses apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.
"Tentu akan dipelajari secara sungguh-sungguh apakah itu layak disidangkan atau tidak," ungkap dia.
Baca juga: Polisi Tegaskan Andre Rosiade tak Berwenang Lakukan Penggerebekan
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MKD Andi Rio Idris Padjalangi. Pihaknya belum bisa memutuskan sanksi apa yang dijatuhkan kepada anggota Fraksi Gerindra tersebut.
"Nanti kita lihat, kita akan klarifikasi dulu bukti-buktinya dulu," kata Andi.
Saat ditanya apakah motif yang dilakukan Andre bermuatan politis menjelang Pilkada Sumatra Barat (Sumbar), Andi enggan menanggapinya. Dia beralasan hal itu bukan ranah MKD.
"Saya berbicara sebagai pengawasan. Motif politik saya bukan urusan saya. Biarkan aja orang berbicara politis, saya hanya berbicara sebagai MKD," ujar dia. (OL-1)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved