Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri memastikan ada 16 juta keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru di awal tahun ini.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP-el untuk segera membuatnya di Dinas Dukcapil terdekat.
"Perlu kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia yang KTP-el nya belum jadi, dapat segera berkoordinasi dan mengurus ke dinas dukcapil setempat," ujarnya di Kantor Kemendagri, Senin (14/1).
Ia menjelaskan, 16 juta keping KTP-el yang kini tersedia berasal dari limpahan 1,5 juta keping blanko pada Desember 2019 dan pengadaan melalui e-catalogue lewat APBN 2020 pada bulan ini. Sejauh ini, sudah terdistribusi 961.000 keping blanko KTP-el.
Baca juga : Kemendagri Ganti 10.166 Dokumen Kependudukan Korban Bencana
"Bagi kab/kota yang blankonya habis atau yang akan habis diminta segera mengambil ke Dukcapil Pasar Minggu. ini perlu segera kita sampaikan agar masyarakat segera bisa mendapatkan KTP-el nya," tambahnya.
Meski demikian, blangko KTP-el tersebut diprioritaskan untuk pemilik KTP-el pertama, korban bencana alam, penggantian surat keterangan (Suket) bagi yang sudah merekam data KTP-el atau print ready record (PRR), dan penggantian Suket karena hilang, rusak, serta perubahan elemen data.
"16 juta keping yang dicetak di 2020 itu diberikan prioritas pertama diberikan kepada anak-anak yang baru pertama kali membuat KTP-el, anak baru 17 tahun. Kemudian korban bencana alam mengganti dokumen yang hilang atau rusak, yang ketiga untuk mengganti surat keterangan bagi masyarakat yang KTP-el nya sudah jadi," pungkasnya. (OL-7)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved