Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri memastikan ada 16 juta keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru di awal tahun ini.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP-el untuk segera membuatnya di Dinas Dukcapil terdekat.
"Perlu kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia yang KTP-el nya belum jadi, dapat segera berkoordinasi dan mengurus ke dinas dukcapil setempat," ujarnya di Kantor Kemendagri, Senin (14/1).
Ia menjelaskan, 16 juta keping KTP-el yang kini tersedia berasal dari limpahan 1,5 juta keping blanko pada Desember 2019 dan pengadaan melalui e-catalogue lewat APBN 2020 pada bulan ini. Sejauh ini, sudah terdistribusi 961.000 keping blanko KTP-el.
Baca juga : Kemendagri Ganti 10.166 Dokumen Kependudukan Korban Bencana
"Bagi kab/kota yang blankonya habis atau yang akan habis diminta segera mengambil ke Dukcapil Pasar Minggu. ini perlu segera kita sampaikan agar masyarakat segera bisa mendapatkan KTP-el nya," tambahnya.
Meski demikian, blangko KTP-el tersebut diprioritaskan untuk pemilik KTP-el pertama, korban bencana alam, penggantian surat keterangan (Suket) bagi yang sudah merekam data KTP-el atau print ready record (PRR), dan penggantian Suket karena hilang, rusak, serta perubahan elemen data.
"16 juta keping yang dicetak di 2020 itu diberikan prioritas pertama diberikan kepada anak-anak yang baru pertama kali membuat KTP-el, anak baru 17 tahun. Kemudian korban bencana alam mengganti dokumen yang hilang atau rusak, yang ketiga untuk mengganti surat keterangan bagi masyarakat yang KTP-el nya sudah jadi," pungkasnya. (OL-7)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved