Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi, menyampaikan bahwa siang nanti Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam rapat tersebut, kata dia, akan membahas sejumlah isu aktual yang ada di publik dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada September 2020.
Isu aktual yang akan ditanyakan, lanjutnya, mengenai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Baca juga: Bertemu Pimpinan KPK, Ketua MPR: Silaturahmi Saja
"Kami akan pertanyakan mekanisme di internal dalam urusan PAW anggota DPR dan lain-lain. Bagaimana mekanisme pengawasan di internal, bagaimana langkah KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi," katanya, Selasa (14/1).
Menurutnya, selama sistem dibentuk dengan baik, akuntabel, dan transparan, diharapkan dapat melawan praktik suap seperti yang menyeret Wahyu Setiawan.
"Oleh karenanya, perbaikan, dan pembentukan sistem di internal harus segera dilakukan KPU," ujarnya.
Penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan DKPP, sambungnya, juga harus aktif agar masalah serupa dan sejenis tidak terjadi kembali.
"Kami tidak setuju dengan gagasan mendonwgrade seluruh komisioner KPU terkait peristiwa OTT ini. Apalagi, masalah ini telah masuk dalam ranah penegakan hukum," katanya.
Terkait pergantian komisioner KPU pasca OTT, terang Arwani, jika merujuk Pasal 37 ayat (4) huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PAW anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.
"Kami mendesak agar proses PAW segera dilakukan agar tim KPU dapat segera bekerja dalam rangka menyambut proses Pilkada," pungkasnya. (OL-6)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved