Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi, menyampaikan bahwa siang nanti Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam rapat tersebut, kata dia, akan membahas sejumlah isu aktual yang ada di publik dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada September 2020.
Isu aktual yang akan ditanyakan, lanjutnya, mengenai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Baca juga: Bertemu Pimpinan KPK, Ketua MPR: Silaturahmi Saja
"Kami akan pertanyakan mekanisme di internal dalam urusan PAW anggota DPR dan lain-lain. Bagaimana mekanisme pengawasan di internal, bagaimana langkah KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi," katanya, Selasa (14/1).
Menurutnya, selama sistem dibentuk dengan baik, akuntabel, dan transparan, diharapkan dapat melawan praktik suap seperti yang menyeret Wahyu Setiawan.
"Oleh karenanya, perbaikan, dan pembentukan sistem di internal harus segera dilakukan KPU," ujarnya.
Penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan DKPP, sambungnya, juga harus aktif agar masalah serupa dan sejenis tidak terjadi kembali.
"Kami tidak setuju dengan gagasan mendonwgrade seluruh komisioner KPU terkait peristiwa OTT ini. Apalagi, masalah ini telah masuk dalam ranah penegakan hukum," katanya.
Terkait pergantian komisioner KPU pasca OTT, terang Arwani, jika merujuk Pasal 37 ayat (4) huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PAW anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.
"Kami mendesak agar proses PAW segera dilakukan agar tim KPU dapat segera bekerja dalam rangka menyambut proses Pilkada," pungkasnya. (OL-6)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved