Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengundang para investor di seluruh dunia untuk berinvestasi dan berperan dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru Republik Indonesia.
"Di ibu kota negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik," ujar Presiden saat menyampaikan pidato kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kemarin.
Jokowi menekankan IKN baru harus menjadi kota yang ditopang teknologi mutakhir dan lingkungan yang ramah. Di saat bersamaan, kawasan itu juga harus mampu menjadi wadah bagi inovasi dan kreativitas sehingga menjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.
"Energi terbarukan dan teknologi yang bersih akan menghasilkan kehidupan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi," ujarnya.
Maka dari itu, tambah Jokowi, peran dunia terutama negara-negara maju untuk turut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru sangat dibutuhkan mengingat saat ini Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam pengembangan teknologi. Menurut rencana, pembangunan IKN baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan mengedepankan inovasi dan pembangunan kawasan yang ramah lingkungan.
Disebutkan, Indonesia kini memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat yang apabila digabung dengan keluarga, akan ada sekitar 7 juta jiwa yang akan pindah ke IKN baru. Berpegang pada data itu, Jokowi tidak ingin hanya membangun ibu kota administratif dengan skala kecil.
"Kami ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan tiga kali lipat populasi Paris, sepuluh kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London," tutur Jokowi.
Oleh karena itu pula, Presiden Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan. "Kami akan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan," ungkap Presiden.
Ketua DPR Puan Maharani berharap pemerintah bisa menjadikan sejarah ibu kota Australia, Canberra, untuk referensi penyusunan RUU IKN. "Paparan national capital exhibition menunjukkan bahwa perjalanan menjadikan serta mengembangkan Canberra sebagai ibu kota Australia adalah perjalanan panjang yang terus-menerus dilakukan hingga sekarang," ujar Puan.
Mohammed bin Zayed
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed akan ditunjuk sebagai salah satu dewan pengarah dalam proses pembangunan IKN baru. Penunjukan tersebut dilakukan saat Jokowi berkunjung ke UAE.
"Titelnya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain," ujarnya.

MI/Susanto
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kendati demikian, Luhut tidak menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Ia juga tidak mengungkap siapa saja tokoh-tokoh lain yang akan masuk ke tim dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.
Satu hal yang pasti, lanjut Luhut, pemerintah tidak akan banyak mengandalkan APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru tersebut. (Pro/P-4)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved