Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KASUS rasuah yang melibatkan PDIP dan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, diduga akan berdampak pada perhelatan Pilkada 2020. Masyarakat dikhawatirkan semakin tidak percaya dengan integritas penyelenggara pesta demokrasi.
Hal itu dikemukakan Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif dan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam konferensi pers di Kantor JPPR, Jakarta, Sabtu (11/1).
Pilkada 2020, terang Hanif, akan digelar serentak di 270 daerah pemilihan. Dampak yang ditimbulkan terkait peristiwa penangkapan komisioner KPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pun cukup besar.
"Kenapa? Karena semangat KPU ingin calon kepala daerah itu bebas korupsi. Tapi justru pihak penyelenggara sendiri yang terlibat. Masyarakat akhirnya tidak percaya integritas penyelenggara," katanya.
Ia menyarankan agar kasus itu dituntaskan dan mengusut dugaan keterlibatan pihak lain. Caranya, terang dia, KPK perlu membongkar notulensi dalam rapat-rapat pleno KPU terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP.
Baca juga : OTT KPK, Notulensi Rapat KPU Diminta Dibuka ke Publik
Menurut dia, jika notulensi dibuka maka masyarakat dapat melihat secara jelas apakah hanya Wahyu Setiawan yang beda pendapat dengan komisioner KPU lainnya atau tidak.
Peluang korupsi itu, tukasnya, ialah putusan Mahkamah Agung yang menetapkan parpol sebagai penentu suara dan PAW.
"Oleh karena itu kita harus lebih ketat mengawasi agar hal seperti ini tidak terulang. Kita berharap KPU berintegritas, namun ternyata dinodai oleh oknum," ujarnya.
Ray Rangkuti menambahkan, persoalan yang menimpa KPU juga terkait peran Bawaslu dalam melaksanakan kinerjanya. Ia menilai kasus itu tidak terjadi jika Bawaslu proaktif melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.
"Urusan Bawaslu hanya seminar, FGD, bukan ke masalah seperti ini. Bawaslu tidak optimal melakukan pengawasan. Seharusnya sejak awal proaktif melakukan tugas-tugasnya," pungkasnya. (OL-7)
MANTAN kader PDIP, Saeful Bahri, mengaku dirinya melapor kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto setelah menyerahkan sejumlah uang kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.
Donny sempat berbincang dengan sejumlah pihak terjaring di ruang merokok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wahyu membenarkan ada tanda tangan Megawati di sejumlah berkas. Namun, ada juga tanda tangan pejabat PDIP lain.
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meragukan keterangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan soal mendengarnya aliran dana suap berasal dari Hasto.
JPU meminta mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan sumber uang suap untuknya dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menduga uang suapnya berasal dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved