Sabtu 11 Januari 2020, 17:48 WIB

OTT KPK, Notulensi Rapat KPU Diminta Dibuka ke Publik

Yanti Nainggolan | Politik dan Hukum
OTT KPK, Notulensi Rapat KPU Diminta Dibuka ke Publik

Antara
Tersangka OTT KPK, Komisioner KPU Wahyu Setiawan

 

BEBERAPA lembaga menyarankan agar notulensi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keputusan pelantikan Rezky Aprilia menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Hal ini berkaitan dengan kasus penetapan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

"Karena di notulensi bisa tahu pendapat komisioner KPU mana yang tak sama," ujar Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Hanif, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (11/1).

Hanif berspekulasi adanya keterlibatan Komisioner KPU lain dalam kasus tersebut. "Menurut saya, tak mungkin dia main tunggal. Pasti ada teman lain yang bisa diajak bergabung agar keinginan dari PDI Perjuangan ini bisa diloloskan," tambah dia.

Setali tiga uang, analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto juga mengharap demikian. Hal ini berdasar pada keterlibatan KPU yang dinilai terlalu besar.

Menurut dia, Ketua KPU bukanlah fakta hukum dimana seharusnya memiliki keterlibatan dalam penindakan KPK. Tak perlu izin atau pandangan ketua KPU dalam penanganan kasus Wahyu.

"Jadi buka saja notulensi rapat supaya bisa membantu penegakan hukum," ia menyarankan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, juga setuju bahwa pembukaan notulensi tersebut dapat memperjelas dan menghilangkan asumsi tak sehat pada KPU.

Menurut dia, selama ini KPU memperlihatkan kesan lembaga tak bisa disuap secara menyeluruh. Jadi, perlu diselidiki kenapa ada keyakinan dari pihak komisioner maupun penyuap terkait keputusan dari KPU yang masih bisa diubah.

"Sebaiknya KPU segera merilis siapa saja yang setuju berubah keputusan atau tidak. Tapi ini bukan berarti yang setuju berubah berarti menerima suap," terang dia. (OL-11)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya