Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEMENTERIAN Dalam Negeri mendirikan posko peduli banjir di dua lokasi yakni Tangerang dan Bekasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, posko bantuan itu adalah wujud kepedulian keluarga besar Kemendagri terhadap korban bencana banjir
"Kita mendirikan dua posko di sini dan Bekasi. Ini adalah gotong royong dari seluruh komponen dan keluarga besar Kemendagri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)," terang Hadi saat meninjau posko peduli banjir Kemendagri di Kelurahan Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (2/1).
Sedangkan posko peduli banjir Kemendagri di Bekasi berlokasi di Perumahan Villa Jatirasa Kecamatan Jatiasih Bekasi.
Baca juga : BNPB: Banyaknya Korban Banjir Karena Ketidaktegasan Pemda
Hadi mengungkapkan pendirian posko tersebut diinstruksikan Mendagri Tito Karnavian.
Melalui posko tersebut, Kemendagri menyalurkan bantuan berupa logistik makanan, selimut, alat sanitasi, popok bayi, dan obat-obatan. Selain itu, juga disediakan tenaga kesehatan.
"Yang kita berikan berupa logistik dan peralatan serta obat-obatan. kami juga menugaskan dokter, perawat untuk memberikan bantuan tanggap darurat," lanjutnya. (OL-7)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved