Munarman Minta Masyarakat Doakan Rizieq Shihab Segera Pulang

JURU bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman meminta masyarakat mendoakan Imam Besar FPI Rizieq Shihab agar bisa pulang ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Kalau kemungkinan pulang, insya Allah. Doain aja. Kita minta doanya kepada masyarakat Indonesia, umat Islam supaya bisa dalam waktu dekat pulang," kata Munarman di acara Leadership Outlook
2020 yang diprakarsai KAHMI Institute di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Selasa (31/12).

Munarman belum memastikan waktu kepulangan Rizieq ke Tanah Air, tetapi rencana untuk pulang pasti ada. Ia juga menyampaikan Rizieq dalam kondisi sehat, seraya meminta masyarakat Indonesia untuk mendoakannya.

Rizieq pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017 untuk menunaikan ibadah umrah. Pada saat yang sama, pihak kepolisian akan memeriksa Rizieq terkait kasus baladacintarizieq. Pada Juni 2018, polisi telah menghentikan penyidikan kasus ini. Namun, Rizieq tak kunjung pulang ke Indonesia.

Baca juga: Rizieq Cepat Pulang, PKS Sebut PR Jokowi Selesai

Rizieq mengaku tidak bisa pulang ke Indonesia karena sejumlah alasan, pertama terkait masalah izin tinggal di Arab Saudi. Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, Rizieq tak bisa pulang karena tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan (overstay).   

Solusi dari masalah itu adalah dengan membayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal atau Rp110 juta per orang. Namun, faktor overstay ini ditanggapi oleh pengacara Rizieq bukan kesalahan kliennya, karena habisnya visa Rizieq pada 20 Juli 2018 dan sebelum tanggal 20 Juli 2018, Rizieq sudah mencoba untuk keluar dari Saudi supaya visanya masih bisa berlaku.

Pada milad ke-21 FPI, Rizieq menuding Pemerintah meminta ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden pada Oktober 2019.

Selanjutnya pada 10 Oktober 2019 melalui video Rizieq menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutnya sebagai surat pencekalan. Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi bakal mencabut pencekalannya jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya.(OL-5)