Pendekatan Ekonomi Jadi Solusi

PEMERINTAH menyimpulkan persoalan yang terjadi di Papua tidak akan berakhir dengan pendekatan keamanan. Maka ke depan, kebijakan akan beroritenasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Tadi rapat soal Papua. Secara umum tidak ada kebijakan baru di dalam penanganan Papua karena itu masalah rutin saja. Pendekatannya ke kesejahteraan. Cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam rapat yang digelar tertutup itu hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakapolri Komjen Ari Dono.

Hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hin-sa Siburian, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Agung Budi Maryoto, dan Sekretaris Kemenko Polhukam Letjen Tri Soewandono.

Menurut Mahfud, pendekatan kesejahteraan salah satunya dengan mengoptimalkan program seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. "Misalnya setiap departemen kan punya program, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, semuanya lah, termasuk PU dan Perumahan Rakyat. Nanti akan koordinasi agar bisa tanpa terpecah-pecah."

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menambahkan isu Papua menjadi agenda utama rapat. Namun, secara umum, keamanan daerah lain juga masuk pembahasan.

"Soal keamanan negara, ada pembahasan Papua juga. Namun, enggak ada kesimpulan, ini kan rapat koordinasi biasa saja," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah akan mematangkan kebijakan yang akan diambil untuk menghadirkan stabilitas keamanan dan ekonomi Papua. Salah satu langkahnya dengan mendorong peningkatan taraf hidup penduduk Papua.

"Bagaimana menjaga kesejahteraan nasional termasuk kesejahteran Papua. Tadi enggak ada kesimpulan, yang dibahas soal ketenangan negara saja," pungkasnya.

Teroris dunia

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta pemerintah RI me-ngategorikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris dunia. Ia menilai OPM bukan kelompok kriminal biasa, melainkan pemberontak.

"Mestinya OPM itu sudah masuk ke lis teroris internasional karena dia sudah membunuh rakyat yang tidak ngerti apa-apa. Itu sudah salah. Mereka bunuh tentara, polisi, rakyat juga dibunuh," kata Hendro.

Hendro mengatakan aksi OPM merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hendro mendapatkan informasi bahwa akan ada serangan kepada perusahaan tambang di Papua. "Kalau ini sampai terjadi, kita sudah keting-galan kereta, dan kita sudah ada di titik the point of no return. Titik kita tidak bisa kembali lagi dan kita akan kalah,'' imbuhnya

"Begini, di internasional itu ada lis organisasi teroris. Usahakan masuk di situ. Supaya seluruh negara di dunia itu merujuk ke situ agar tidak jalan sendiri," jelas Hendro. (P-1)