Kalangan Politikus Puji Integritas Sosok Dewas KPK

KALANGAN politikus mengapresiasi sosok yang menduduki jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Figur-figur dalam dewas KPK diharapkan bisa menjawab keraguan publik soal upaya pelemahan komisi antirasuah.

Ketua DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyatakan pihaknya mengapresiasi nama-nama yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menempati posisi dewas.

Awalnya, ucap Hendarsam, sempat muncul keraguan terhadap Dewas lantaran pemilihannya semata ditunjuk oleh presiden dan potensial mengandung konflik kepentingan.

"Awalnya saya melihat janganlah dewas dipilih hanya oleh eksekutif karena bisa muncul konflik kepentingan. Tapi ketika melihat lima profil yang sudah ditunjuk presiden, kekhawatiran itu berkurang," ujarnya dalam diskusi bertajuk Babak Baru KPK, di Jakarta, Sabtu (21/12).

Presiden Jokowi mengangkat lima orang Dewas KPK yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Harjono, dan Syamsuddin Haris.

Baca juga : Kerja Terberat ialah di KPK

Mereka akan mengawal pimpinan KPK jilid V yang juga telah dilantik yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Hendarsam melanjutkan kelima tokoh yang dipilih sebagai dewas tidak perlu lagi diragukan integritasnya dan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia, publik tinggal menunggu kinerja dewas dalam membantu komisioner dalam konteks pengawasan. Dia berharap babak baru kelembagaan KPK dengan dewas bisa tetap terdepan dalam pemberantasan korupsi.

"Lima figur dewas itu memiliki integritas dan kapabilitas yang lebih dari cukup jadi apa lagi yang mau kita ragukan? Nanti kita lihat kerjanya," jelas Hendarsam.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengamini sosok dalam dewas yang telah dilantik tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya.

Baca juga : Sosok Pengawas KPK Beri Efek Wow

Meski begitu, ujarnya, dalam revisi UU KPK keberadaan dewas secara kelembagaan tetap bermasalah lantaran kewenangannya yang dinilai akan menghambat kerja komisi.

Pasalnya, dewas turut campur dalam proses penindakan yakni pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Harus kita katakan lima orang dewas itu orang-orang yang bagus. Tapi substansi masalahnya ialah kewenangan dewas itu sendiri. Itu yang harus mampu dijawab karena kalau tidak keraguan publik akan selalu muncul," ujar politikus yang oernah duduk di Komisi III DPR itu. (OL-7)