Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan fasilitas yang mereka terima selama menjabat.
1. Kendaraan dinas
Sebagai penyelenggara negara, komisioner KPK ternyata tidak mendapatkan kendaraan dinas.
"Kendaraan apa? Kami tidak pernah terima kendaraan dari kantor." Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. (MI/Susanto)
2. Gawai
Komisioner KPK mendapatkan sejumlah piranti keras.
"Yang kita itu satu PC. Itupun di kantor. Laptop, kemudian satu iPad. Eh laptopnya dua. Laptop untuk rapat di DPR sama laptop yang kita pakai mondar-mandir ke sana kemari." Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. (Antara)
3. Barang pinjaman.
Piranti keras dan gawai yang mereka terima ternyata berstatus pinjaman alias harus dikembalikan setelah selesai menjabat.
"Jadi tiga itu sudah kami serahkan hari kemarin sudah dibersihkan datanya oleh bagian IT (informasi teknologi) di KPK." Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. (X-15)

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. (MI/Susanto)
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved