Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dalam memilih sosok yang pantas menjadi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Untuk pertama kali Dewas itu diangkat oleh presiden, hak prerogatif. Nanti, untuk berikutnya mungkin pakai tim sel (tim seleksi)," ujar Mahfud di Kemenkopolhukam,Jakarta Pusat, Selasa, (10/12).
Baca juga: Kasat Reskrim Polres Indramayu Mangkir dari Panggilan KPK
Mahfud mengaku tidak memiliki kriteria tersendiri terhadap Dewas KPK. Namun dipastikan yang menduduki posisi tersebut adalah pihak-pihak yang berkualitas.
"Presiden udah lebih tahu kriterianya. Tapi, nanti akan jadi kejutan bahwa dewasnya baik-baik," tuturnya.
Pimpinan baru KPK akan dilantik, Jumat, (20/12) berserta lima anggota Dewan Pengawas. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, da penyitaan. (Medcom/OL-8)
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved