Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Komjen Pol Firli Bahuri menganggap konsep Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersifat individual. Selain itu, OTT hanya menang populer.
"KPK tidak boleh kerja sendiri. OTT itu sendiri. Setelah lakukan eksekusi, baru koordinasi menghubungi Kapolda, kejaksaan," terang dia dalam Program Opsi 2 Sisi di Metro TV, Senin (9/12).
Bahkan, menurut dia, banyaknya OTT tidak signifikan dengan pengembalian aset. Ia mencontohkan pada 2018 saat OTT paling banyak dilakukan. Terdapat 123 kali OTT dengan jumlah tersangka 423 orang.
"OTT banyak pada Pasal 5 tentang penyuapan. Tapi aset yang diselamatkan tidak besar," tambah dia.
Baca juga: Tepat di Hari Antikorupsi, MAKI Gugat 5 Kasus Korupsi Mangkrak
Ia juga melihat OTT lebih populer daripada kegiatan KPK lainnya, seperti pendidikan atau kampanye antikorupsi. Keduanya dianggap memiliki dampak yang lebih besar.
"Lakukan upaya mitigasi supaya tidak ada orang terlibat korupsi. Kita kurangi korupsi," imbuh dia.
Masih berhubungan dengan mitigasi, Firli juga beranggapan pencegahan harus dilakukan melalui sistem. Artinya, sistem pemerintahan yang lemah atau gagal, sebaiknya segera diperkuat atau diperbaiki.
"Kalau OTT dampaknya cuma tertangkap. Kalau sistem tidak diperbaiki, tetap ada (korupsi) karena sistem tetap terbuka," terang dia. (OL-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved