Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengklaim lembaga antirasuah itu telah mengamankan keuangan negara sebesar Rp63.5 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pencegahan.
"Kalau biasanya KPK yang dimuat di media massa khususnya di bidang penindakan, kali ini, kami melaporkan dari pencegahan. Itu berasal dari monitoring penyelenggaraan negara berupa tagihan-tagihan Rp34.7 triliun," kata Agus dalam sambutan di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Dirinya mengungkapkan, dalam kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah), sebesar Rp29 triliun dan penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi berupa barang atau jasa senilai Rp159 miliar.
Dia juga mengklaim, selama empat tahun, Indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Indeks tersebut diperoleh dengan banyak variabel baik masalah politik, masalah ekonomi, persaingan di dunia usaha. Sehingga presiden merupakan panglima dalam mengoordinasikan semua lembaga.
Baca juga: Agus Rahardjo Pamit dari KPK di Hari Antikorupsi Sedunia
"Kita itu trendnya positif membaik. Terakhir nilainya adalah 38 masih kita tunggu di akhir tahun ini nanti akan segera diumumkan. Kita berharap tren naik tadi kita pertahankan," Tandasnya.
Namun, Agus juga sering menerima keluhan dari pengusaha perihal perizinan. Sehingga tahap perizinan itu harus diperlukan Korsupgah yang jauh lebih kuat. Karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya yang mendorong Online Single Submission (OSS).
"Dalam waktu yang sama sebetulnya PTSP di daerah sudah mencapai 60%. Nah, menyinkronkan OSS dan PTSP ini juga satu agenda sendiri yang cukup besar," katanya.
Sehingga, Agus berharap pengawasan terhadap sinkronisasi lebih diintensifkan di kepemimpinan KPK selanjutnya, supaya pemerintah daerah tidak mendapat beban tambahan. (OL-2)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved