Selasa 26 November 2019, 10:40 WIB

Jokowi Ikuti Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jokowi Ikuti Aturan Masa Jabatan Dua Periode

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Seskab Pramono Anung.

 

PRESIDEN Joko Widodo tidak memikirkan ihwal wacana penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. Jokowi tetap akan mengikuti aturan undang-undang yang sudah ada.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan aturan tersebut yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode dan tiap periode lima tahun. "Beliau adalah presiden yang dilahirkan oleh reformasi, sehingga beliau akan taat dan patuh kepada apa yang sudah ada," ujar Pramono, di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pramono menilai wacana penambahan masa jabatan presiden akan kontra produktif bagi pemerintah jika terus bergulir. "Bahkan partai-partai pun termasuk partai besar mereka beranggapan bahwa gagasan ini terlalu mengada-ada," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan ada wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden di MPR. Selain menjadi tiga periode dengan masing-masing periode lima tahun, ada juga usulan perubahan masa jabatan menjadi satu periode dengan masa jabatan delapan tahun.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan sikap MPR atas wacana presiden tiga periode masih dalam tataran mencari masukan dari masyarakat.

Saat ini undang-undang memandatkan masa jabatan presiden hanya dua periode dengan setiap periodenya selama lima tahun. "Lalu ada wacana (tiga periode), tentu ada diskursus, saya rasa harus ada pengkajian secara menyeluruh," ujarnya di Gedung DPR, kemarin.

Lestari yang akrab disapa Rerie menekankan sesuai amanat UUD, jabatan presiden harus ada batasan. Konteksnya harus berbeda dengan yang terjadi pada era Orde Baru.

"Kita berpijak pada tatanan konteks demokrasi, oleh karena itu, pengambilan keputusan diserahkan kepada masyarakat," cetusnya.

Menyinggung pernyataan Wakil Ketua MPR Asrul Sani bahwa kader NasDem yang pertama sekali mencetuskan wacana presiden tiga periode, Rerie meluruskan bukan NasDem melainkan masyarakat.

MI/Susanto

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

 

"Di masyarakat kan banyak wacana seperti itu. Suara itu sampai ke NasDem dan NasDem melihat enggak ada salahnya. Namanya juga melihat, bukan berarti kita langsung lakukan amandemen tiga periode. Amandemen UUD bukan proses instan tapi panjang, ada proses pengkajian serta pendalaman, dimana pendalaman itu sendiri bukan hanya parsial."

Lebih jauh anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menguraikan sikap partainya saat ini ialah menampung wacana dari masyarakat untuk dikaji secara komprehensif. (Mal/Mts/P-2)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Lukas Enembe Tolak Minum Obat, KPK: Kami Bukan Lembaga Penjamin Sehatnya Pasien

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Kamis 23 Maret 2023, 07:50 WIB
"KPK bukan lembaga penjamin sehatnya pasien, termasuk dalam hal ini saudara LE (Lukas Enembe) yang sedang ditahan KPK," ucap...
Medcom

PB PMII Desak DPR Buat Pansus Skandal Kemenkeu

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 Maret 2023, 06:55 WIB
DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan...
Dok MI

Buntut Laporan IPW, Kapolri Didorong Fokus Berantas Kriminalisasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 22 Maret 2023, 22:16 WIB
Menurutnya, dugaan kriminalisasi tersebut bisa dibuktikan dalam persidangan dengan bukti maupun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya