Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA komite pencegahan korupsi di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara soal pelaporan dirinya oleh pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.
BW menilai apa yang dilakukan OC Kaligis hanya mencari panggung belaka dan berdasarkan tuduhan yang bersifat personal.
"Argumen yang mengada-ada. Dia lagi cari panggung dengan argumen yang ada. Sebenarnya jangan-jangan.." tanya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di Jakarta, Kamis (21/11).
Baca juga: OC Kaligis Gugat Anies soal Posisi BW di TGUPP
BW berdalih bahwa apa yang dikerjakan di TGUPP sesuai dengan latar belakangnya yang sempat menjadi pimpinan KPK. Ia lalu berbalik menyerang OC Kaligis.
"Ya dia punya hak (untuk menggugat), dan memang koruptor kan selalu melakukan konsolidasi" kata BW.
"Ya kalian enggak usah bayangin orang seperti OC punya kemampuan menemukan ide seperti itu. Sekarang basis argumennya itu enggak jelas juga. Dia selalu mencari-caru gitu kan? Persoalannya jadi personalisasi gitu," lanjutnya.
Diketahui, OC Kaligis menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, mencopot Bambang Widjojanto sebagai ketua komite pencegahan korupsi di TGUPP.
OC menyebut bahwa BW tidak pernah direhabilitasi namanya sejak berhenti dari KPK. OC menuding selama ini BW mendapatkan gaji di DKI dengan urusan strategis yang menyangkut soal tanah, Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan reklamasi.
"Lagi cari panggung. Jadi kita kasihan sama orang yang sudah senior, sudah tua cari-cari panggung. Jangan-jangan cuma ingin keluar dari tahanan..haha.. Itu juga modus. Tapi sudahlah kasihan orang tua," tandas BW. (OL-8)
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran hampir Rp29 miliar sekitar Rp500 juta per dokumen,"
Awal pembentukan TGUPP di 2016, anggaran yang dialokasikan adalah Rp1 miliar yang lalu meningkat jadi Rp18,99 miliar pada 2019 dan akan meningkat lagi jadi Rp26,5 miliar pada 2020.
Anggaran TGUPP diusulkan naik dari Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Menurut NasDem, naiknya anggaran TGUPP seharusnya bisa meringankan kinerja Anies mengatasi permasalahan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved