Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Paryono mengatakan bahwa setiap instansi boleh menambahkan syarat dalam pendaftaran CPNS asalkan ada kaitannya dengan posisi yang akan diisi di lembaga tersebut.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi Kementerian Pertahanan yang melarang perempuan hamil untuk mendaftar sebagai CPNS di kementerian tersebut.
"Setiap instansi boleh menambahkan syarat asal ada hubungannya dengan jabatan," kata Paryono saat dihubungi, Rabu (20/11).
Hanya saja, diutarakan Paryono, terkait larangan perempuan hamil untuk daftar CPNS di Kemenhan tersebut menjadi bahan diskusi di BKN apakah itu termasuk melanggar ketentuan atau tidak.
"BKN melalui Deputi Wasdal sudah melayangkan surat ke beberapa instansi (pusat dan daerah) yang berpotensi melanggar norma, standar, prosedur dan kriteria. Jadi tunggu saja," kata dia.
Terlepas dari itu, Paryono menyampaikan bahwa sistem rekrutmen CPNS yang ada saat ini diharapkan bisa menghasilkan PNS yang memiliki kompetensi. "Diharapkan PNS dengan sistem rekrutmen seperti saat ini adalah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam jabatan," tandasnya. (OL-8)
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved