Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tidak setuju bila Pilkada tidak langsung dianggap sebagau sebuah kemunduran. Baginya, yang paling penting dalam demokrasi Indonesia ialah hasil akhir bukan proses.
"Berdemokrasi tujuan apa? Tujuan demokrasi itu kesejahteraan rakyat kan? Demokrasi itu hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat," kata Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).
Ia sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Pilkada langsung banyak menghabiskan uang negara sehingga sebaiknya dievaluasi.
"Ya sebaiknya dievaluasi. Tapi demikian, bukan kemunduran," ungkap dia.
Baca juga: Pilkada 2020 Tetap Langsung
Namun, ia berpendapat Pilkada tidak langsung tidak harus kembali ke DPRD. Banyak cara agar biaya politik bisa berkurang.
"Kalau persoalannya biaya politik, kan bisa ditekan yang lain. Misalnya, waktu kampanye dan biaya saksi dipangkas jadi separuh," ujar dia.
Andai ada yang terbukti melakukan mahar politik harus diberi sanksi pidana. Baidowi bahkan mengusulkan partai tersebut dibubarkan.
"Ini saya kira perlu membuat orang jera. Kalau masih menggunakan Pilkada langsung. Mohon maaf ya, orang korupsi semua itu, kepala daerah, ingin balik modal. Enggak ada ceritanya mau sodaqoh," jelas dia
Yang jelas, PPP ingin Pilkada langsung dievakuasi. Partai berlambang Ka'bah itu menilai Pilkada langsung banyak mendatangkan mudharat.
"Wajib itu dievaluasi. Apakah tetap menggunakan Pilkada langsung dengan berbagai instrumen yang disederhanakan, atau kembali ke DPRD, itu nanti nunggu proses politik dan diskusi di internal. Prinsipnya, Pilkada langsung harus dievaluasi karena banyak mudaratnya," pungkas dia. (OL-2)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved