Rabu 20 November 2019, 12:00 WIB

PPP tidak Setuju Pilkada tidak Langsung Disebut Kemunduran

Nur Azizah | Politik dan Hukum
PPP tidak Setuju Pilkada tidak Langsung Disebut Kemunduran

MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi

 

WAKIL Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tidak setuju bila Pilkada tidak langsung dianggap sebagau sebuah kemunduran. Baginya, yang paling penting dalam demokrasi Indonesia ialah hasil akhir bukan proses.

"Berdemokrasi tujuan apa? Tujuan demokrasi itu kesejahteraan rakyat kan? Demokrasi itu hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat," kata Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).

Ia sepakat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Pilkada langsung banyak menghabiskan uang negara sehingga sebaiknya dievaluasi.

"Ya sebaiknya dievaluasi. Tapi demikian, bukan kemunduran," ungkap dia.

Baca juga: Pilkada 2020 Tetap Langsung

Namun, ia berpendapat Pilkada tidak langsung tidak harus kembali ke DPRD. Banyak cara agar biaya politik bisa berkurang.

"Kalau persoalannya biaya politik, kan bisa ditekan yang lain. Misalnya, waktu kampanye dan biaya saksi dipangkas jadi separuh," ujar dia.

Andai ada yang terbukti melakukan mahar politik harus diberi sanksi pidana. Baidowi bahkan mengusulkan partai tersebut dibubarkan.

"Ini saya kira perlu membuat orang jera. Kalau masih menggunakan Pilkada langsung. Mohon maaf ya, orang korupsi semua itu, kepala daerah, ingin balik modal. Enggak ada ceritanya mau sodaqoh," jelas dia

Yang jelas, PPP ingin Pilkada langsung dievakuasi. Partai berlambang Ka'bah itu menilai Pilkada langsung banyak mendatangkan mudharat.

"Wajib itu dievaluasi. Apakah tetap menggunakan Pilkada langsung dengan berbagai instrumen yang disederhanakan, atau kembali ke DPRD, itu nanti nunggu proses politik dan diskusi di internal. Prinsipnya, Pilkada langsung harus dievaluasi karena banyak mudaratnya," pungkas dia. (OL-2)

Baca Juga

ANTARA/M Agung Rajasa

Tidak Kunjung Tuntas, RUU Minol Dinilai Buat Bingung DPR

👤Fachr Audhia Hafiez 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:54 WIB
Lambannya pengesahan juga dilatarbelakangi penolakan sejumlah fraksi. Tercatat ada tiga fraksi yang menolak membahas RUU itu yakni PDI...
MI/Ardi Teristi

Komisi I DPR RI Minta KKB di Papua Jangan Dibiarkan Berlarut-larut

👤Ardi Teristi 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:13 WIB
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta pun memberi saran TNI bisa menerjunkan Kopassus karena jumlah KKB tidak...
MI/Susanto

Sepanjang 2020, 65 Terpidana Korupsi Ajukan PK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:00 WIB
Lebih anehnya lagi, kata Ali, banyak narapidana korupsi yang mengajukan PK setelah putusan sidang tingkat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya