Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono di kantornya, Selasa (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Harjono mengatakan pihaknya sempat menyampaikan mengenai anggaran DKPP.
"Kita juga sampaikan kira-kira ke depan ini apa yang akan dihadapi DKPP, sudah dilaporkan ke Pak Menteri, terutama persoalan yang berkaitan dengan anggaran (DKPP)," katanya usai pertemuan.
Sebelumnya, terang Harjono, ketika Sekretariat DKPP masih berada di Bawaslu, anggaran DKPP hanya Rp10 miliar. Angka tersebut, kata dia, sangat kurang bagi DKPP yang memiliki banyak staf dan tugas DKPP yang tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.
Baca juga : DKPP Copot Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar. Ia mengungkapkan, Mendagri telah bersedia untuk membantu DKPP mendapatkan anggaran yang cukup tahun depan.
"Ada komitmen yang bagus dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup," jelasnya.
Selain itu, kata Harjono, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga sangat mendukung independensi DKPP meski kini Sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.
"Sekretariat kita ini di bawah Kemendagri, tapi kita sebagai satuan kerja, punya satu urusan yang beda karena DKPP adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, Pak Menteri sangat mendukung, meski (Sekretariat) ada di bawah Kemendagri, tapi kita tetap harus independen di dalam persoalan ruang lingkup tugas kita," tandasnya. (OL-7)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved