Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono di kantornya, Selasa (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Harjono mengatakan pihaknya sempat menyampaikan mengenai anggaran DKPP.
"Kita juga sampaikan kira-kira ke depan ini apa yang akan dihadapi DKPP, sudah dilaporkan ke Pak Menteri, terutama persoalan yang berkaitan dengan anggaran (DKPP)," katanya usai pertemuan.
Sebelumnya, terang Harjono, ketika Sekretariat DKPP masih berada di Bawaslu, anggaran DKPP hanya Rp10 miliar. Angka tersebut, kata dia, sangat kurang bagi DKPP yang memiliki banyak staf dan tugas DKPP yang tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.
Baca juga : DKPP Copot Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar. Ia mengungkapkan, Mendagri telah bersedia untuk membantu DKPP mendapatkan anggaran yang cukup tahun depan.
"Ada komitmen yang bagus dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup," jelasnya.
Selain itu, kata Harjono, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga sangat mendukung independensi DKPP meski kini Sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.
"Sekretariat kita ini di bawah Kemendagri, tapi kita sebagai satuan kerja, punya satu urusan yang beda karena DKPP adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, Pak Menteri sangat mendukung, meski (Sekretariat) ada di bawah Kemendagri, tapi kita tetap harus independen di dalam persoalan ruang lingkup tugas kita," tandasnya. (OL-7)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved