Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono di kantornya, Selasa (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Harjono mengatakan pihaknya sempat menyampaikan mengenai anggaran DKPP.
"Kita juga sampaikan kira-kira ke depan ini apa yang akan dihadapi DKPP, sudah dilaporkan ke Pak Menteri, terutama persoalan yang berkaitan dengan anggaran (DKPP)," katanya usai pertemuan.
Sebelumnya, terang Harjono, ketika Sekretariat DKPP masih berada di Bawaslu, anggaran DKPP hanya Rp10 miliar. Angka tersebut, kata dia, sangat kurang bagi DKPP yang memiliki banyak staf dan tugas DKPP yang tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.
Baca juga : DKPP Copot Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar. Ia mengungkapkan, Mendagri telah bersedia untuk membantu DKPP mendapatkan anggaran yang cukup tahun depan.
"Ada komitmen yang bagus dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup," jelasnya.
Selain itu, kata Harjono, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga sangat mendukung independensi DKPP meski kini Sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.
"Sekretariat kita ini di bawah Kemendagri, tapi kita sebagai satuan kerja, punya satu urusan yang beda karena DKPP adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, Pak Menteri sangat mendukung, meski (Sekretariat) ada di bawah Kemendagri, tapi kita tetap harus independen di dalam persoalan ruang lingkup tugas kita," tandasnya. (OL-7)
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved