Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono di kantornya, Selasa (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Harjono mengatakan pihaknya sempat menyampaikan mengenai anggaran DKPP.
"Kita juga sampaikan kira-kira ke depan ini apa yang akan dihadapi DKPP, sudah dilaporkan ke Pak Menteri, terutama persoalan yang berkaitan dengan anggaran (DKPP)," katanya usai pertemuan.
Sebelumnya, terang Harjono, ketika Sekretariat DKPP masih berada di Bawaslu, anggaran DKPP hanya Rp10 miliar. Angka tersebut, kata dia, sangat kurang bagi DKPP yang memiliki banyak staf dan tugas DKPP yang tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.
Baca juga : DKPP Copot Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar. Ia mengungkapkan, Mendagri telah bersedia untuk membantu DKPP mendapatkan anggaran yang cukup tahun depan.
"Ada komitmen yang bagus dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup," jelasnya.
Selain itu, kata Harjono, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga sangat mendukung independensi DKPP meski kini Sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.
"Sekretariat kita ini di bawah Kemendagri, tapi kita sebagai satuan kerja, punya satu urusan yang beda karena DKPP adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, Pak Menteri sangat mendukung, meski (Sekretariat) ada di bawah Kemendagri, tapi kita tetap harus independen di dalam persoalan ruang lingkup tugas kita," tandasnya. (OL-7)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved