Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono di kantornya, Selasa (19/11). Dalam kesempatan tersebut, Harjono mengatakan pihaknya sempat menyampaikan mengenai anggaran DKPP.
"Kita juga sampaikan kira-kira ke depan ini apa yang akan dihadapi DKPP, sudah dilaporkan ke Pak Menteri, terutama persoalan yang berkaitan dengan anggaran (DKPP)," katanya usai pertemuan.
Sebelumnya, terang Harjono, ketika Sekretariat DKPP masih berada di Bawaslu, anggaran DKPP hanya Rp10 miliar. Angka tersebut, kata dia, sangat kurang bagi DKPP yang memiliki banyak staf dan tugas DKPP yang tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.
Baca juga : DKPP Copot Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar. Ia mengungkapkan, Mendagri telah bersedia untuk membantu DKPP mendapatkan anggaran yang cukup tahun depan.
"Ada komitmen yang bagus dari Pak Menteri bahwa Pak Menteri akan memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup," jelasnya.
Selain itu, kata Harjono, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga sangat mendukung independensi DKPP meski kini Sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.
"Sekretariat kita ini di bawah Kemendagri, tapi kita sebagai satuan kerja, punya satu urusan yang beda karena DKPP adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, Pak Menteri sangat mendukung, meski (Sekretariat) ada di bawah Kemendagri, tapi kita tetap harus independen di dalam persoalan ruang lingkup tugas kita," tandasnya. (OL-7)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved