Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKOLAH Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara meluncurkan kumpulan buku berjudul Filsafat (di) Indonesia di Auditorium STF Driyarkara Jakarta (18/11).
Buku itu diterbitkan atas kerja sama STF Driyarkara, Institut Prestasi Nusantara (IPN) dan Penerbit Kompas. Buku Filsafat (di) Indonesia terdiri dari empat judul buku yakni Filsafat (di) Indonesia; Politik dan Hukum, Filsafat (di) Indonesia; Kebijaksanaan Lokal, Filsafat (di) Indonesia; Pelangi Nusantara, dan Filsafat (di) Indonesia; Manusia dan Budaya Indonesia.
Empat buku itu merupakan hasil dari Simposium Internasional Filsafat Indonesia 2014 di STF Driyarkara. Saat itu tajuk utama yang dibahas adalah keberadaan filsafat Indonesia.
"Jadi buku ini adalah hasil simposium. Jadi ada banyak pemikir Indonesia, berbagai macam bidang. Kita juga mengundang orang dari luar negeri untuk membicarakan mengenai ada atau tidaknya filsafat Indonesia. Hasil yang kita telurkan disitu, kita menengarai ciri-ciri cara berfikir khas Indonesia," terang kepala editor buku Setyo Wibowo.
Keberadaan filsafat Indonesia memang menjadi perdebatan. Satu sisi menganggap ada filsafat Indonesia, sisi lainnya masih terdapat pendapat bahwa tidak ada filsafat Indonesia. Oleh karena itu judul buku tersebut menyelipkan kata -di-.
"Minimal saya sendiri ya ini masih dalam pergulatan. Makanya lebih amannya diberi judul Filsafat (di) Indonesia," tambahnya.
Namun, Setyo juga mengakui bahwa selama ini memang banyak pemikir hebat dari Indonesia. Mereka memiliki kekhasan dan corak tersendiri yang membedakan dengan pemikir negara lain. Namun, tandasnya, belum cukup untuk dikatakan sebagai filsafat Indonesia.
"Selama ini tentu ada pemikir-pemikir khas Indonesia, saya tidak mengingkari itu. Seperti Suryomentaram, Pakubuwono, Empu Kanwa, Empu Sedah, dan Sukarno dengan Pancasila-nya. Tetapi sebagai filsafat akademis, yang kita kenal ya harus diakui susah," tandas pria yang akrab disapa Romo Setyo.
Ia menduga hal itu disebabkan belum adanya kompilasi, ensiklopedia, atau sejarah yang fokus membahas Filsafat Indonesia.
"Mungkin belum ada yang mengkompilasi, menjadikan kayak ensiklopedia, sejarah filsafat," tandasnya.
Oleh karena itu, peluncuran buku itu juga sebagai salah satu upaya untuk menggali filsafat di Indonesia maupun mengaungkan Filsafat Indonesia.
"Makanya salah satu upaya dari STF Driyarkara dengan dibantu terutama oleh Institut Prestasi Nusantara (IPN) untuk mencoba memulai, menjadi semacam tonggak, untuk mulai membicarakan soal Filsafat Indonesia atau filsafat di Indonesia," sambungnya.
Berbeda dengan Setyo Wibowo, Jaya Suprana lebih setuju dengan istilah Filsafat Indonesia. Ia berpendapat bahwa Indonesia punya hak untuk memiliki filsafat selayaknya bangsa lain.
"Yang jelas saya lebih setuju istilah filsafat Indonesia, karena bangsa Indonesia punya hak untuk memiliki filsafat seperti bangsa-bangsa lain," ujar Jaya Suprana yang juga hadir dalam peluncuran sebagai pembahas.
Jaya Suprana juga menyebut jika ada filsafat lain seperti filsafat Jerman, filsafat India, filsafat Afrika, filsafat India, filsafat Rwanda, filsafat Kongo, seharusnya juga ada filsafat Indonesia. Jika tidak? Maka tidak ada keadilan di situ.
Jaya Suprana juga menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia punya banyak pemikir hebat. Sedikit dari buah pemikiran hebat itu adalah Pancasila dan bhinneka tunggal ika.
"Saya yakin pemikir-pemikir Indonesia dashyat-dashyat. Kita punya bahan untuk layak merasa bangga. Pancasila saja itu tidak habis-habis, bihneka tunggal Ika," tandasnya. (OL-8)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved