Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MUSYAWARAH Nasional Partai Golkar 406 Desember mendatang bukan hanya diisi dengan agenda pemilihan Ketua Umum Golkar, tapi juga dijadikan ajang untuk memantapkan visi misi Golkar dalam mempersiapkan kader terbaik untuk kepentingan bangsa.
Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang berlangsung di Jakarta, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto menyebut kaderisasi dan regenerasi di internal partai merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Airlangga Golkar harus mampu melakukan regenerasi kader-kadernya.
"Golkar harus mendorong kaderisasi dan regenerasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya saat pemenangan pemilu, melainkan untuk berperan menentukan kebijakan ke depan,” kata Airlangga.
Seeprti yang sudah diketahui sejumlah kader muda Golkar saat ini menempati beberapa posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun di pemerintahan.
Baca juga : Aklamasi Berisiko Memecah Partai Golkar
Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga kader Golkar yang dilahirkan dari proses regenrasi yaitu Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan).
“Di masa mendatang, Golkar harus mendukung kader muda. Seperti salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menegaskan, pascamunas Golkar harus terus mampu mensuplai kader menjadi pemimpin nasional (eksekutif/legislatif) yang berkualitas.
"Sudah banyak lembaga (sekokah/kampus) yang mencetak kaderisasi pemimpin, namun Golkar, salah satu partai yang memiliki struktur hingga kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus melahirkan pemimpin," ucapnya. (Ol-7)
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved