Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSYAWARAH Nasional Partai Golkar 406 Desember mendatang bukan hanya diisi dengan agenda pemilihan Ketua Umum Golkar, tapi juga dijadikan ajang untuk memantapkan visi misi Golkar dalam mempersiapkan kader terbaik untuk kepentingan bangsa.
Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang berlangsung di Jakarta, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto menyebut kaderisasi dan regenerasi di internal partai merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Airlangga Golkar harus mampu melakukan regenerasi kader-kadernya.
"Golkar harus mendorong kaderisasi dan regenerasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya saat pemenangan pemilu, melainkan untuk berperan menentukan kebijakan ke depan,” kata Airlangga.
Seeprti yang sudah diketahui sejumlah kader muda Golkar saat ini menempati beberapa posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun di pemerintahan.
Baca juga : Aklamasi Berisiko Memecah Partai Golkar
Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga kader Golkar yang dilahirkan dari proses regenrasi yaitu Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan).
“Di masa mendatang, Golkar harus mendukung kader muda. Seperti salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menegaskan, pascamunas Golkar harus terus mampu mensuplai kader menjadi pemimpin nasional (eksekutif/legislatif) yang berkualitas.
"Sudah banyak lembaga (sekokah/kampus) yang mencetak kaderisasi pemimpin, namun Golkar, salah satu partai yang memiliki struktur hingga kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus melahirkan pemimpin," ucapnya. (Ol-7)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved