Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MUSYAWARAH Nasional Partai Golkar 406 Desember mendatang bukan hanya diisi dengan agenda pemilihan Ketua Umum Golkar, tapi juga dijadikan ajang untuk memantapkan visi misi Golkar dalam mempersiapkan kader terbaik untuk kepentingan bangsa.
Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang berlangsung di Jakarta, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto menyebut kaderisasi dan regenerasi di internal partai merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Airlangga Golkar harus mampu melakukan regenerasi kader-kadernya.
"Golkar harus mendorong kaderisasi dan regenerasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya saat pemenangan pemilu, melainkan untuk berperan menentukan kebijakan ke depan,” kata Airlangga.
Seeprti yang sudah diketahui sejumlah kader muda Golkar saat ini menempati beberapa posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun di pemerintahan.
Baca juga : Aklamasi Berisiko Memecah Partai Golkar
Dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat tiga kader Golkar yang dilahirkan dari proses regenrasi yaitu Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan).
“Di masa mendatang, Golkar harus mendukung kader muda. Seperti salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menegaskan, pascamunas Golkar harus terus mampu mensuplai kader menjadi pemimpin nasional (eksekutif/legislatif) yang berkualitas.
"Sudah banyak lembaga (sekokah/kampus) yang mencetak kaderisasi pemimpin, namun Golkar, salah satu partai yang memiliki struktur hingga kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus melahirkan pemimpin," ucapnya. (Ol-7)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved