Kamis 14 November 2019, 11:49 WIB

Calon Hakim MA Artha Theresia Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Calon Hakim MA Artha Theresia Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

MI/Pius Erlangga
Calon hakim agung Artha Theresia Silalahi mengikuti seleksi wawancara terbuka di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (14/11/2019)

 

CALON Hakim Mahkamah Agung (MA) Artha Theresia Silalahi sangat setuju terkait hukuman mati bagi koruptor dan bandar narkoba. Namun, hukuman mati yang dimaksud harus bersifat ultimum remedium atau hukuman terakhir.

Pertanyaan tersebut diajukan oleh anggota Komisi Yudisial Farid Wajdi. Menur.

"Bagaimana pendapat ibu mengenai hukuman mati?," tanya Farid.

"Hukuman terhadap kasus korupsi dan narkotika merupakan pembalasan dalam perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, bandar narkoba bukan pelaku dan koruptor yang sedemikan besar menjadi penyebab kerugian negara," jawab Artha saat wawancara terbuka di Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Menurutnya, untuk kasus tertentu hukuman mati memang tepat. Seperti untuk bandar narkoba diharapkan pelakunya berkurang. Terutama pada pemakai di bawah umur.

"Sehingga berkuranglah pelakunya yang memengaruhi masyarakat. termasuk anak-anak untuk menggunakan narkotika, ketemu bandarnya, habiskan," tegasnya.

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman Soal Arbitrase, Calon Hakim MA Kunjungi BANI

Sama halnya dengan bandar narkoba. Artha berpendapat bagi koruptor layak dihukum mati atau penjara seumur hidup. Ia pun menyampaikan syarat hukuman mati yang sama yakni ultimum remedium.

"Koruptor juga kalau sudah sedemikian rupa tidak bisa diharapkan berubah, saya termasuk yang setuju. Tetapi tetap saja hukuman mati adalah ultimum remedium kalau memang bisa diharapkan berubah, hukuman seumur hidup bisa diterapkan," tuturnya.

Selain itu, hukuman mati juga tergantung dari perbuatan dan akibat yang dilakukan terdakwa. Berdampak bagi orang banyak atau tidak.

"Tergantung pada perbuatan, tergantung dari akibat. Jadi hukuman mati tidak dengan gampang dijatuhkan. Ini bukan soal pembentukan kedua produk legislasi itu tapi ini memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta hukumnya," ucapnya.

Saat ini, Komisi Yudisial sedang melaksanakan seleksi wawancara terhadap 13 orang calon hakim agung tahun 2019 untuk mengisi 11 orang hakim agung untuk kamar Pidana, kamar Agama, kamar Militer, kamar Perdata dan kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Seleksi ini digelar mulai Selasa (12/11) hingga Kamis (14/11) di Gedung KY.(OL-5)

Baca Juga

AFP

Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 04:50 WIB
Komjak mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk undang-undang...
Antara/Indrianto Eko

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 02 Maret 2021, 22:39 WIB
Sebelum merumuskan tuntutan, JPU KPK telah memeriksa 50 orang saksi dan 2 orang ahli. Adapun barang bukti terkait kasus dugaan suap...
MI/Susanto

Yusril: Pencabutan Aturan Minol Harus Direvisi dengan Perpres Baru

👤Antara 🕔Selasa 02 Maret 2021, 21:49 WIB
Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya